logo alinea.id logo alinea.id

Kontroversi Ijtimak Ulama

Ide NKRI syariah ala Ijtimak Ulama IV potensial memecah belah bangsa.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Kamis, 15 Agst 2019 21:36 WIB
Kontroversi Ijtimak Ulama

Para ulama pengusung Prabowo-Sandi kembali berkumpul, Senin (5/8) lalu. Seperti hajatan Ijtimak Ulama III, Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, dipilih jadi venue. Kurang lebih sembilan jam mereka berdiskusi. Hasilnya, delapan butir rekomendasi disepakati ajang kumpul-kumpul bertajuk Ijtimak Ulama IV itu. 

Kali itu, Ijtimak tak hanya membahas dinamika politik elektoral pasca-Pemilu 2019 saja. Kepentingan ormas Islam juga turut dibahas dan dirumuskan menjadi rekomendasi. Itu setidaknya terlihat di butir rekomendasi paling 'gemuk' dengan tuntutan, yakni butir ketiga rekomendasi. 

Di butir 3.5 misalnya, Ijtimak ingin pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dipulangkan. Di butir 3.6, Ijtimak mengajak masyarakat untuk mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi. 

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif berkilah, konsep NKRI bersyariah sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 29 serta sila pertama Pancasila. Konsep itu dipilih demi menjamin hak-hak masyarakat Muslim dalam menjalankan syariat.

Namun demikian, menurut dia, masih ada persoalan-persoalan hukum yang belum ditindak berdasarkan syariat Islam. "Seperti hukum mencuri, berzina, dan lain-lain. Ini yang belum berjalan. Kami ingin negara ini bermartabat, bebas dari perjudian, perzinahan, minuman keras dan lainnya," ujar dia. 

Meskipun peluangnya kecil, pakar hukum dan syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani mengatakan, ide NKRI syariah bisa diwujudkan. Asalkan, ide itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat. "Langkah ini mungkin terjadi jika UUD diubah dan mendapat dukungan politik," kata dia. 

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan rencana Ijtimak Ulama IV mendorong aturan hukum berbasis syariat untuk kasus-kasus pidana merupakan langkah mubazir. Pasalnya, kasus-kasus hukum yang dirinci Slamet sudah diatur dalam aturan hukum formal yang berlaku di Indonesia. 

"Soal perzinahan itu sudah diatur dan (ada) UU Perkawinan. Nah, itu bisa dituntut (yang melakukan perzinahan). Judi dan minuman keras juga ada pasalnya di KUHP. Jadi, syariah sudah diakomodir sehingga kurang syariah apalagi negara kita," ujarnya.
Infografis Alinea.id/Oky Diaz