Otak-atik nomenklatur era Jokowi

Sejak 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah 'hobi' mengotak-atik nomenklatur kementerian. Ketika itu, tercatat ada enam kementerian yang pecah atau digabungkan oleh Jokowi. Kini, Jokowi mengubah lagi empat nomenklatur kementerian. 

Namun demikian, menurut pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi, sebenarnya tak ada perubahan signifikan yang dilakukan Jokowi dengan mengotak-atik nomenklatur kementerian. Terkecuali Kemenko Maritim, nomenklatur kementerian cenderung kembali seperti era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Dari segi biaya dan proses, Yogi mengatakan, perombakan nomenklatur yang dilakukan Jokowi juga tidak akan bikin 'ribet'. "Memang perlu waktu. Tapi, tak akan sampai lama karena ini balik lagi ke awal, seperti tupoksinya di era SBY. Pada dasarnya, ini hanya ganti merek saja," ujar dia saat dihubungi Alinea.id, belum lama ini. 

Dari susunan kabinet yang diracik Jokowi, Yogi membaca, mantan Wali Kota Solo itu ingin fokus terhadap dua bidang, yakni pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Yogi, hal itu setidaknya dapat dilihat dari 'pernak-pernik' investasi dalam nomenklatur kementerian. 

"Saya rasa dia lebih ngejar itu. Pertama, kenapa pertumbuhan ekonomi? Karena indikator dia kan investasi. Investasi kita digenjot. Sekarang bayangkan saja yang berkaitan investasi itu ada 3 (kementerian) dan 1 lembaga yang sudah jelas," ujarnya.