sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah "bercanda" soal Corona

Gaya komunikasi Menkes Terawan dan sejumlah pejabat dalam menghadapi ancaman Coronavirus dianggap serampangan.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Kamis, 05 Mar 2020 23:46 WIB
Pemerintah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Gaya komunikasi para pejabat pemerintah dalam menghadapi ancaman Coronavirus atau Covid-19 dinilai buruk. Selain terkesan menutup rapat-rapat informasi terkait Covid-19, sejumlah pejabat pemerintah bahkan cenderung mengerdilkan bahaya Covid-19.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto misalnya, berulang kali menyebut Corvid-19 tak lebih berbahaya daripada flu biasa. Pernyataan itu juga diulang saat Terawan menggelar konferensi pers di Kemenkes, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (2/3). 

"Padahal, flu, batuk, dan pilek yang biasa terjadi pada kita itu angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada yang ini, Corona. Tapi, kenapa ini bisa hebohnya luar biasa?" ujar Terawan. 

Pada pertengahan Februari, Terawan juga mendiskreditkan penelitian Harvard T.H. Chan School of Public Health yang menyimpulkan sudah ada warga Indonesia yang terjangkit Covid-19 namun tak terdeteksi. "Ya, (peneliti) Harvard suruh ke sini. Saya buka pintunya untuk melihat," ujar Terawan. 

Komentar tak logis soal Coronavirus keluar dari mulut Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Beberapa hari sebelum Jokowi mengumumkan dua pasien Coronavirus pertama di Indonesia, Ma'ruf menyebut Coronavirus tak berani mampir ke Indonesia berkat istiqasah dan doa ulama. 

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai wajar jika terjadi kepanikan saat Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 pertama. Pasalnya, informasi terkait Covid-19 dari pemerintah kerap simpang siur. 

"Ini indikasi komunikasi pemerintah dengan masyarakatnya itu buruk. Pemerintah tidak transparan soal suspect virus Corona itu kan relatif tinggi," ujar Trubus kepada Alinea.id di Jakarta, Senin (2/2).

Trubus menilai buruknya komunikasi pemerintah sudah terlihat sejak polemik karantina WNI terduga terjangkit Covid-19 di Kepulauan Natuna. Pada saat itu, pemerintah pusat terlihat tak mampu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Walhasil, proses karantina sempat ditolak warga setempat. 
Infografik Alinea.id/Firgie Setiawan

Sponsored
Berita Lainnya