Ekonomi-politik impor beras

Impor merupakan kegiatan ekonomi biasa. Dia tidak berbeda dengan aktivitas ekspor. Dalam relasi perdagangan dunia tanpa batas, impor dan ekspor adalah aktivitas lumrah. Ekspor dilakukan untuk mendapatkan devisa. Sebaliknya, impor menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Impor, demikian juga ekspor, merupakan aktivitas yang netral. Tidak ada muatan negatif dan sejenisnya.

Akan tetapi, di Indonesia aktivitas impor seringkali menjadi pelik dan rumit. Itu terjadi terutama pada impor komoditas yang kental muatan politik seperti beras. Seperti umumnya di negara-negara Asia, di Indonesia beras merupakan komoditas pendorong utama inflasi. Inflasi yang tinggi membuat kesejahteraan warga, terutama yang miskin, bakal tergerus. Inflasi yang tinggi membuat jumlah kemiskinan bertambah. Inflasi juga menyebabkan naiknya suku bunga, naiknya suku bunga akan menghancurkan sektor riil.

Partisipasi konsumsi beras di Indonesia saat ini hampir sempurna: semua perut warga dari Sabang sampai Serui tergantung pada beras. Dari sisi gizi dan nutrisi, beras relatif unggul dari pangan lain. Seluruh bagian beras bisa dimakan, kandungan energinya 360 kalori per 100 gr, dan protein 6,8 gr per 100 gr. Pangsa beras pada konsumsi energi per kapita (intake) mencapai 54,3%, dan 40% sumber protein dipenuhi dari beras.

Dari sisi produsen, usahatani padi melibatkan 13,155 juta rumah tangga, tertinggi di antara komoditas penting lainnya. Belanja masyarakat, terutama warga miskin, mayoritas untuk beras: mencapai 24% dari total pengeluaran. Jika harga beras naik, warga miskin pasti membengkak. Makanya, di Indonesia –dan sebagian besar negara di Asia—berkepentingan dengan beras, tidak saja sebagai komoditi upah (wage goods), tapi juga komoditas politik (political goods). Pendek kata, beras merupakan komoditas strategis karena menjadi penopang tripel ketahanan: pangan, ekonomi dan nasional.

Dalam konteks seperti ini mudah dipahami apabila rencana mengimpor 1 juta ton beras saat ini memantik kontroversi. Pemerintah, seperti dijelaskan Menteri Perdagangan M Luthfi, tak ingin mengambil risiko lantaran stok beras di gudang Bulog tipis, kurang dari 1 juta ton. Meskipun panen raya dan ada potensi kenaikan produksi, penyerapan beras oleh Bulog saat ini terkendala kualitas gabah yang buruk. Luthfi bahkan yakin stok Bulog bisa dibawah 0,5 juta ton. Impor untuk memastikan pemerintah punya cadangan memadai guna mengintervensi pasar. Ia menjamin beras impor tak langsung masuk pasar.

Bagi yang kontra, impor beras merupakan pengkhianatan pada petani. Selama ini petani didorong berproduksi tinggi dengan disuntik subsidi pupuk, dan bantuan alat dan mesin pertanian. Saat produksi tinggi, seperti perkiraan BPS bahwa produksi beras Januari-April 2021 lebih tinggi 26,8% dari tahun sebelumnya, kok impor. Di luar itu, masih ada 7,5 juta ton akumulasi surplus beras tahun 2020. Kalau Bulog terkendala menyerap gabah/beras petani domestik, mengapa ini tak dicarikan jalan keluar. Bukankah Kementerian Pertanian intens membantu petani dan penggilingan dengan pengering padi?

Impor juga menampar muka Presiden Jokowi. Sejak lima tahun periode pertama yang berlanjut di periode kedua, Presiden berulangkali berikrar bahwa impor pangan, termasuk beras, harus dihentikan. Keputusan impor beras bukan saja bagai menjilat ludah sendiri, tapi juga bisa dimaknai menelikung petani. Petani hanya dinggap penting saat tahun politik lima tahun sekali, setelah itu mereka ditinggalkan dan ditanggalkan.

Bahkan ada yang mencurigai impor beras merupakan cara mudah mengais dana segar buat modal bertarung dalam kontestasi politik. Kecurigaan ini tidak bisa dilepaskan dari kentalnya tata kelola impor pangan dengan aktivitas perburuan rente. Kecurigaan itu punya alas kuat: disparitas harga beras di pasar dunia dengan di pasar domestik amat tinggi. Menurut indexmundi.com, sepanjang 2020 harga beras Thailand (pecahan 5%) sekitar US$496,75/ton (setara Rp7.202/kg FoB dengan kurs Rp14.500 per dolar AS). Sementara harga eceran tertinggi beras premium dalam negeri senilai Rp12.800/kg.

Risiko semacam ini tak akan terjadi bila keputusan impor dibuat dengan kalkulasi matang dan didasari alasan yang kuat serta rasional. Dari tiga indikator perlu-tidaknya impor, yakni produksi (naik atau turun), harga beras medium di pasar (naik 1,5 kali dari harga normal atau tidak), dan stok beras di Bulog (untuk kebutuhan 6 bulan penyaluran), semuanya baik-baik saja. Produksi diperkirakan naik. Harga gabah/beras dari Januari ke Februari 2021 turun. Stok di Bulog saat ini 883.575 ton, terdiri 859.877 ton cadangan beras pemerintah dan beras komersial 23.706 ton. Setelah tidak ada Raskin/Rastra, penyaluran rutin Bulog untuk operasi pasar dan bantuan bencana hanya 70.000 ton/bulan.

Dari sisi waktu, memutuskan impor saat ini tidak tepat. Selain bersamaan panen raya, potensi krisis beras belum sepenuhnya bisa dipastikan. Pengalaman puluhan tahun diketahui, irama tanam padi serentak menghasilkan irama panen yang ajek: musim panen raya (Februari-Mei dengan 60-65% dari total produksi), panen gadu (Juni-September dengan 25-30% dari total produksi), dan paceklik (Oktober-Januari). Merujuk irama panen, waktu ideal menentukan impor atau tidak adalah Agustus-September. Mengapa? Karena saat itu 90% produksi beras nasional sudah diketahui: apakah aman atau tidak?

Gaduh rencana impor beras memberi pelajaran penting: pemerintah harus hati-hati dalam mengelola narasi perberasan ke ranah publik. Karena beras bukan hanya komoditas ekonomi, tapi juga politik. Karena karakteristiknya itu, komoditas beras amat sensitif. Sebelum menyampaikan narasi ke publik, apapun itu, lebih-lebih soal impor, pemerintah harus memastikan narasinya tidak menimbulkan multitafsir dan memantik gaduh. Tak terhitung energi bangsa ini terkuras hanya karena memperdebatkan hal yang tak perlu diperdebatkan. Salah satunya adalah perdebatan rencana impor beras saat ini.