Indonesia: Pertanyaan dan jawaban

Indonesia bermula dari pertanyaan-pertanyaan. Jawaban demi jawaban diberikan, tak pernah rampung dan berkemungkinan mengalami ralat. Kita tak pernah mengenali pemberi pertanyaan awal di hari-hari bersemi ide dan imajinasi membentuk Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan dari masa lalu mungkin enteng dan berat bergantung kondisi tanah, cuaca, makanan, debur ombak laut, dan tarian pepohonan terkena embusan angin.

Pada masa awal abad XX, tata bahasa dan mutu pertanyaan mengalami “pemberatan” dengan kesadaran keilmuan, politik, estetika, dan pers. Orang-orang mulai membuat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menggerakkan ejawantah Indonesia.

Pertanyaan dan jawaban kadang bertumbuh di perdebatan pelik. Pada 1918-1919, pertanyaan atas gagasan nasionalisme memunculkan gagasan saling berhantaman antara Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetatmo. Keinginan membesarkan nasionalisme-Hindia Belanda dihantam nasionalisme-Jawa.

Tjipto Mangoenkoesomo memberi jawaban bagi terang nasib tanah jajahan dengan
menegakkan nasionalisme tak sempit. Kalangan pergerakan politik memang sering beredar dan besar di Jawa. Situasi itu tak mengharuskan menjawab keinginan mulia dan bermartabat dengan cukup nasionalisme-Jawa.

Debat itu berkaitan dengan ikhtiar “kemadjoean” dimulai pendirian Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indisce Partij, dan Moehammadijah, dan Jong Java. Pertanyaan demi pertanyaan terus menuntut jawaban dari kalangan penggerak politik, pendidikan, agama, pers, dan sastra. Mereka berhak memberi jawaban-jawaban mengacu ke sejarah, adat, keilmuan Eropa, dan kitab suci. Perdebatan selalu terjadi gara-gara perbedaan jawaban dan cara pembuktian menjadi Indonesia.

Kita terlalu sering mengenang peristiwa 1928, lupa memberi arti pertanyaan-jawaban di peristiwa 1926. Pada Kongres Pemoeda I, kaum intelektual berdebat di pembuatan ikrar dan penamaan bahasa. Muhammad Yamin, pujangga dan penggerak politik kebangsaan, menginginkan nama Bahasa Melayu dijadikan pilihan bersama membenarkan angan bernegara-berbangsa.

Pertanyaan nama dan peran bahasa sebagai soko guru mengikat segala perbedaan di tanah jajahan dijawab oleh M Tabrani: lugas dan terang. Ia memilih menamai bahasa sudah sering digunakan di sekolah, pasar, pers, dan rapat-rapat partai politik sebagai bahasa Indonesia. Perdebatan itu lama tersimpan di bilik sejarah, kalah moncer oleh ingatan permufakatan dan persumpahan menjunjung bahasa Indonesia untuk bahasa persatuan (1928).

Pertanyaan-pertanyaan terus memaksa kaum pergerakan politik memberi jawaban
mujarab dan mendapat persetujuan dari pelbagai kalangan. Semburan pertanyaan di masa 1930-an mendapat jawaban-jawaban menguak pandangan politik, identitas, dan keberpihakan ke modernitas. Sutan Takdir Alisjahbana tampil sebagai tukang jawab dengan kalimat-kalimat menggebu dan membara. Ia berpikiran tentang masa dan corak Indonesia dengan pembagian tegas.

Jawaban atas keinginan menjadi Indonesia bukan ditentukan oleh Candi Borobudur dan segala warisan dicap “sebelum” Indonesia. Jawaban paling penting dan besar haruslah berkiblat ke Barat, dari urusan sastra sampai demokrasi. Perdebatan menghimpun pertanyaan dan jawaban berat itu masih terkenang: “Polemik Kebudayaan.”

Jawaban-jawaban bernalar politik mulai bersemi pada masa 1940-an. Pemberi pertanyaan dalam lugu-serius bernama Radjiman Wediodiningrat. Ia intelektual berlumuran adab Jawa dan menekuni teosofi. Di hadapan kaum terpelajar dan penganut beragam paham politik, ia mengajukan pertanyaan mengenai dasar negara bagi Indonesia di ikhtiar perwujudan.

Pemberi jawab adalah Soepomo, M Yamin, dan Soekarno. Episode itu menjadi sejarah menentukan bagi pembenaran ejawantah negara-bangsa tercerai dari dikte-dikte kolonialisme. Penjawab bersejarah adalah Soekarno. Jawaban itu Pancasila, 1 Juni 1945.

Pertanyaan-pertanyaan belum surut pada masa 1950-an. Konon, timbunan pertanyaan memusat ke demokrasi. Elite menginginkan demokrasi bukan mutlak jawaban jika terpahamkan meniru dan menginduk ke politik bercorak Barat bercap negara-negara kolonialis, imperialis, dan kapitalis.

Debat tersengit di putaran pertanyaan-jawaban adalah demokrasi. Pemilu 1955 agak menjadi jawaban tapi dirapuhkan oleh sengketa di kalangan politik dan
kebijakan-kebijakan penguasa. Indonesia semakin dijerat pertanyaan-pertanyaan menghasilkan jawaban-jawaban dilematis. Soekarno mulai berada di pusaran jawaban teranggap benar dan salah memicu peristiwa-peristiwa berdampak besar di sejarah Indonesia.

Pertanyaan itu api terasa pada masa 1960-an. Pertanyaan-pertanyaan datang dari pelbagai arah menuju ke Soekarno.  Jawaban-jawaban diberikan berisiko beda tafsir di pelbagai kalangan mengaku pihak “pengikut” dan “lawan” Soekarno. Jawaban-jawaban Soekarno dari masa 1980-an sampai 1960-an mengenai Indonesia mulai digugat orang-orang politik, seniman, mahasiswa, dan intelektual.

Mereka ingin jawaban nasib Indonesia tak lagi mengacu mutlak ke pemikiran dan tindakan Soekarno. Perubahan dan ralat diinginkan meski menjadikan politik semakin sulit dan kisruh.

Konon, situasi itu diredakan oleh Soeharto. Tokoh berlatar militer dan mengaku berasal dari keluarga desa itu sodorkan jawaban “baru” bagi ketertiban dan kemajuan Indonesia. Pada keruntuhan rezim kekuasaan Soekarno, ia tampil berwajah tegas dan sumringah.

Soeharto memastikan memberi jawaban-jawaban membatalkan dan meralat pelbagai kebijakan Soekarno. Jawaban berdalih untuk “keselamatan” Indonesia. Jawaban itu kelak dikenang sebagai “Orde Baru.”

Pada masa berkuasa, Soeharto ingin membuktikan jawaban atas seribu pertanyaan di Indonesia. Jawaban itu penumpasan PKI, swasembada pangan, pemilu tak demokratis, KB, Demokrasi Pancasila, dan GBHN. Pada masa lalu, sekian jawaban mendapat pujian dan penghargaan. Indonesia mendapat jawaban tapi harus menanggung akibat apes di masa 1990-an.

Keapesan itu korupsi, kolusi, nepotisme. Penambahan keapesan tampak di monopoli, hutan gundul, penggusuran, pembungkaman pers, dan tanda seru bagi seni. Perlawanan dan bantahan atas jawaban bermuslihat memuncak di peristiwa 1998.

Setelah keruntuhan rezim Orde Baru, orang-orang dihadapkan pertanyaan-pertanyaan lama dan baru minta segera dijawab. Konon, jawaban terbesar adalah pemilihan presiden. Habibie memang menggantikan Soeharto tapi belum diterima sebagai jawaban demokratis. Pada tahun-tahun terus panas, jawaban mengadakan pemilihan presiden masih bergantung ke MPR.

Jawaban belum menegakkan demokrasi seperti angan milik jutaan orang. Jawaban terbaru diberikan dengan mengadakan pemilu presiden (pilpres), bukan cuma pemilihan legislatif (pileg).

Masa demi masa, kita memiliki presiden hasil pemilihan umum, bukan lagi ditentukan orang-orang di MPR. Para presiden tak jemu dan capek memberi jawaban-jawaban agar Indonesia maju, makmur, bahagia, cerdas, sehat, dan mulia. Di peristiwa pemilihan presiden adalah jawaban, kita terbiasa berdebat dan bertengkar. Kini, orang-orang mengimbuhi dengan pesta berita bohong dan penumpulan imajinasi demokrasi.

Pada tahap-tahap teranggap penting, publik diminta jadi penonton pementasan berkaitan pertanyaan-jawaban di panggug politik diselenggarakan di hotel, bukan lapangan atau alun-alun. Para calon presiden dan wakil presiden disorot kamera demi memberi jawaban-jawaban.

Sekian pertanyaan dibuat dan diolah orang-orang pilihan mengacu ke kebijakan KPU. Konon, semua demi penguatan dan pengesahan bahwa demokrasi itu wajib di Indonesia. Begitu.