Jeblok, kinerja APBN hingga akhir Oktober 2019

“Kinerja Fiskal Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Ekonomi Global,” merupakan judul rilis Kementerian Keuangan tentang realisasi APBN hingga akhir 2019, pada Senin lalu. 

Judul rilis yang terkesan berlebihan, makin terbiasa disampaikan oleh pemerintah. Seolah segalanya berjalan on track, bahkan makin membaik. Klaim yang sebenarnya tidak didukung oleh fakta atau data.

“Hingga akhir Oktober 2019, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.508,91 triliun atau 69,69% dari target APBN 2019 dan masih tumbuh dengan positif,” kata rilis itu. Padahal, realisasi itu lebih rendah dibanding realisasi kurun waktu yang sama pada 2018 (78,70%) dan 2017 (71,37%). 

Capaian terasa makin buruk jika diperbandingan antar akhir tahun era pemerintahan. Realisasi hingga akhir Oktober 2014 (era SBY II) tercatat jauh lebih tinggi, mencapai 74,50% dari target APBN.

Pendapatan negara juga hanya bertambah Rp18 triliun dibanding tahun lalu. Dari Rp1.491,07 triliun menjadi Rp1.508,91 trilun. Naik sebesar 1,2%, padahal tingkat inflasi pada kurun yang sama sebesar 3,13%.

Pencermatan berikut dilakukan atas penerimaan perpajakan, yang relatif lebih mencerminkan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP, terutama penerimaan sumber daya alam, dapat dikatakan lebih ditentukan oleh faktor eksternal. 

Ternyata, kondisi peneriman pajak lebih buruk dibanding kondisi pendapatan keseluruhan. Realisasinya sebesar Rp1.173,89 triliun atau 65,71% dari target APBN. Hanya bertambah Rp13,70 triliun atau 1,18% dibanding tahun lalu. Hingga akhir tahun nanti, realisasi dipastikan jauh dari target. Kemungkinan shortfall bisa mencapai Rp250 tiliun.

Yang membutuhkan perhatian serius adalah realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). PPN dan PPnBM dapat dianggap mencerminkan sedang bergairah atau lesunya perekonomian.

Realisasi PPN dan PPnBM sebesar Rp388 triliun atau hanya 59,20% dari target APBN. Bahkan, capaian itu secara nominal lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Turun sebesar 4,24%. Ini jelas mengindikasikan pelemahan ekonomi. Perekonomian yang sedang lesu. 

Bagaimana dengan belanja negara? 

Rilis Kementerian Keuangan mengatakan, “Belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian.” 

Belanja Negara dilaporkan telah mencapai Rp1.797,97 triliun (73,1% dari pagu APBN). Capaian penyerapan ini lebih rendah dibanding tahun 2018 (77,5%), dan dari akhir periode SBY I (75,3%).
Realisasi secara nominal memang meningkat sebesar 4,5% (yoy). Namun kenaikan itu lebih rendah dibanding tahun 2017 dan 2018. Bahkan, sangat jauh di bawah rata-rata kenaikan Belanja era SBY I yang mencapai 17,79%, dan era SBY II yang mencapai 13,79%. 

Yang cukup memprihatinkan adalah realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). TKDD sangat berarti bagi banyak daerah, propinsi dan kabupaten/kota. Tidak hanya dalam konteks realisasi APBD, melainkan pengaruh atas geliat ekonomi daerah. TKDD merupakan salah satu sumber peningkatan daya beli masyarakat.

Realisasi TKD telah mencapai Rp676,87 triliun (81,9% dari pagu APBN). Capaian ini lebih rendah dibandingkan 2017 (83,36%) dan 2018 (84,37%). Secara nominal, hanya naik sebesar Rp30,45 triliun atau naik sebesar 4,71%. 

Realisasi TKDD yang tumbuh melambat tersebut dapat ditafsirlan sebagai pelemahan dorongan bagi dinamika perekonomian daerah. Sebagai gambaran, ada kemungkinan hal itu mengakibatkan beberapa soalan teknis yang berdampak ikutan. Misalnya, keterlambatan pemda menyelesaikan kewajibannya kepada para pihak.  

Lantas, realisasi apa yang melampaui target?

Realisasi yang melampaui rencana atau target adalah Pembiayaan utang. Realisasinya mencapai Rp384,52 triliun, dari pagu sebesar Rp359,25 triliun. Realisasi sebesar 107,03% itu lebih tinggi dibanding 2017 (89,89%) dan 2018 (84,37%). 

Sayangnya, hal ini berarti kurang baik. Mengindikasikan kinerja yang memburuk dibanding tahun sebelumnya. Pembiayaan utang adalah rencana tambahan utang dari perhitungan keperluan menutupi defisit, serta untuk membiayai beberapa pengeluaran selain kategori belanja. 

Secara umum dapat dinilai bahwa kinerja APBN 2019 berdasar realisasi hingga akhir Oktober terbilang buruk. Jeblok, jika diberi nilai seolah ujian.

Sebenarnya wajar saja jika kinerja APBN memburuk jika perekonomian memang melemah. Apalagi dinisbatkan dengan dinamika ekonomi global yang tidak menentu dan cenderung berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.

Masalahnya, pemerintah terus bersikeras membangun opini segalanya berjalan lancar. Kinerja masih baik, dan dalam rentang kendali kebijakan.

Seharusnya, pemerintah mengomunikasikan perkembangan kondisi secara lebih jujur dan terbuka kepada publik. Agar soalan difahami dan dihadapi bersama. Resesi yang sedang mengancam bukan soalan pemerintah semata. Melainkan soal kehidupan sehari-hari rakyat banyak.