Pilkada era next normal

Benchmarking

Tidak dapat dihindari jika pandemi Covid-19 berimbas pada banyak bidang, termasuk penundaan Pilkada Serentak 2020. Kementerian Dalam Negeri cukup bijak mengambil keputusan dengan menunda hari pelaksanaan yang tetap di tahun 2020. Dengan kebijakan tersebut, KPU memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi.

Dalam catatan The International Institute for Democracy and Election Assistance (IIDEA), hingga Mei 2020 setidaknya ada 49 negara dan wilayah yang menunda pelaksanaan pemilihan, baik pemilihan skala nasional maupun daerah. Meskipun demikian, menunda pilkada bukanlah hal bijak, terlebih pilkada merupakan momentum regenerasi politik yang seyogyanya tetap digelar dengan segala konsekuensinya.

Adakah negara yang dapat dijadikan pembelajaran (benchamrking)? Tentu ada. Pertama, Australia berhasil melaksanakan pemungutan suara Local Government Quadrennial untuk memilih Wali Kota dan 77 anggota dewan Queensland. Dalam kronologis pandemik, sehari sebelum pemungutan pada 27 Maret 2020, tercatat ada 62 kasus baru Covid-19 yang terkonfirmasi di Queensland, dan hingga tanggal pemungutan suara terdapat 555 kasus Covid-19 terkonfirmasi.

Kedua, pemungutan suara parlemen untuk Korea Selatan, sehari sebelum pemungutan suara pada 14 April 2020, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Korea Selatan mencapai 10.564, termasuk di dalamnya data meninggal dunia sebanyak 222. Kondisi ini menjadi gambaran, jika pilkada masih sangat mungkin dilaksanakan dengan kondisi di tengah pandemi. Baik Australia maupun Korea Selatan, tidak mengabarkan adanya penambahan kasus signifikan sejak digelarnya pemilihan.

KPU harus memahami mengapa pilkada menjadi ritual politik yang harus tepat waktu. Hal ini karena dari  proses Pilkada itulah nasib warga negara dipertaruhkan, juga karena berkaitan dengan performa pembangunan, sekaligus kepemimpinan politik di daerah.