sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id
Dedi Kurnia Syah P

Pilpres dan politik stigma

Dedi Kurnia Syah P Selasa, 09 Apr 2019 15:23 WIB
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 28818
Dirawat 18205
Meninggal 1721
Sembuh 8892

Isu ritmis yang hingga hari ini mengemuka setiap perhelatan demokrasi diulang, adalah politik stigma, Prabowo Subianto tidak pernah absen dari isu pelanggaran HAM, dan kini bertambah isu Khilafah. Sementara Joko Widodo sejak Pilpres 2014 terhembus isu Partai Komunis Indonesia (PKI), juga terpapar isu sebagai petugas partai sebagaimana merujuk pada statemen Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Politik stigma adalah aktifitas propaganda yang menggunakan sentimen penamaan negatif terhadap ketokohan, kelompok, dan afiliasi politik. Hal paling mudah menjelaskan konsep ini adalah labelling identitas kepada Prabowo Subianto dan Joko Widodo sebagaimana uraian paragraf di atas.

Politik stigma tidak selalu benar, sebaliknya ia juga tidak selalu salah. Hanya saja politik stigma berhadapan dengan etika politik, stigmaisasi politis cenderung mencederai nilai etis.

Pelanggar Hak Azasi Manusia (HAM) –yang rutin dituduhkan pada Prabowo— rujukannya adalah kerusuhan 1998. Setidaknya, ini kali ketiga keterlibatannya dalam kontestasi nasional, mencoba ikut serta dalam regenerasi kepemimpinan mekanistik.

Dan, tentu untuk ketigakalinya Prabowo kembali menerima kenyataan propaganda sebagai penculik akan ia hadapi secara intens.

Fatigue Propaganda

Tuduhan yang berlangsung berturut selama tiga kali pemilihan presiden, tidak pernah berujung ke meja hijau persidangan. 

Apakah publik masih terprovokasi dengan identitas “penculik”? tidak. 

Sponsored

Publik kini telah sampai pada masa kejenuhan menerima propaganda yang tidak pernah paripurna (Fatigue Propaganda). Sama halnya dengan stigma Jokowi sebagai bagian dari sejarah PKI.

Dalam catatan Shawn W. Rosenberg yang berjudul 'Creating the Political Image: Shaping Appearance and Manipulating the Vote' (1991) berpendapat, politik elektoral memungkinkan para politisi memanipulasi realitas untuk menciptakan kebenaran parsial. 

Di mana kebenaran itu tidak pernah terwujud karena memang hanya berfungsi sebagai alat mempengaruhi publik. Kebenaran parsial dimaksudkan sebagai kebenaran yang hanya memiliki satu sisi klaim.

Apa yang disematkan kepada Prabowo, juga Joko Widodo, dalam perspektif komunikasi politik masuk kategori manipulating image, di mana isu tersebut hanya sebatas isu, tidak konsisten dengan tindak lanjut. Dengan demikian, identitas penculik dalam diri Prabowo hanyalah identitas politik yang sama sekali tidak benar. 

Pun Joko Widodo sebagai PKI, sama tidak benarnya. Tinjauannya, sebuah kebenaran hanya berlaku jika terjadi konsistensi linier.

Membuktikan konsistensi linier keterlibatan Prabowo sebagai penculik, misalnya, adalah dengan membawanya ke persidangan, ketika itu tidak pernah terjadi, maka anggapan negatif atas identitas Jenderal berprestasi tersebut hanyalah komoditas politik. 

Bukan kebenaran yang harus dipercaya secara logis. Pada tahapan lebih maju, identitas hasil bangunan propaganda tersebut membelenggu Prabowo.

Apakah politik stigma selalu pada imaji negative? Tidak.

Politik stigma juga dapat ditemui dengan tema-tema populis, prestatif dan kejayaan lainnya, selama ia tidak dapat dibuktikan dengan konsep linier sebagaimana uraian di paragraf sebelumnya. 

Misal, Joko Widodo dianggap berhasil dalam pembangunan, ketika hal ini tidak terbukti dengan klaim pihak kedua, yaitu masyarakat. Maka, itu juga politik stigma yang hanya menyampaikan kebenaran secara parsial.

Dalam kasus Prabowo, dengan kondisi terjebak dalam stigma bahkan pada tahun 2014 berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) terdapat 51,5% masyarakat yang pernah mendengar isu pelanggaran HAM Prabowo percaya bahwa Prabowo seorang penculik aktifis HAM. Hanya 37.6% yang tidak percaya keterlibatan Prabowo.

Sementara data ini tidak diperbarui ditahun 2019, sehingga persoalan stigma yang menjerat Prabowo hanya sebuah apriori bagi kalangan penolaknya. Prabowo seolah menjadi musuh bersama bagi para politisi seberang yang ingin menjegalnya memenangi Pemilihan Presiden di 2019. 

Pertanyaannya, Prabowo tidakkah lelah dengan stigma, dari political gesture yang mengemuka sejauh ini justru sebaliknya, ia seolah ingin lebih mengemukakan identitasnya yang sebenarnya, anak bangsa patriotik.

Politik Keadilan

Prabowo dan Joko Widodo sebenarnya memiliki tujuan yang sama, membangun sebuah negara dengan membahagiakan warga negara. Hanya saja, jalan mencapainya berbeda.

Setidaknya, ada dua jalan dalam menemukan kebahagiaan warga negara. Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748-1783) secara vulgar meyakini, bahwa suatu perkumpulan bangsa harus memupuk kebahagiaan sebesar-besarnya, dan menghindari kesusahan sejauh-jauhnya.

Konsep Bentham ini relevan dengan konsep yang dibangun oleh petahana, hal itu mengemuka dari program-program yang bias kelas.

Semisal menciptakan kartu-kartu yang mempertegas mana kalangan miskin dan kaya, memberikan keleluasaan pada elit terhadap kewajiban membayar pajak dengan pengampunan, sementara kelas sosio-ekonomi rendah terbebani dengan subsidi yang terus menerus berkurang.

Sementara Prabowo, dari berbagai pernyataan kampanye yang ia gelar justru mencoba melawan konsep Bentham, praktik politik utilitarianisme yang kental nuansa pemisah sesama anak bangsa ia musuhi.

Harapan yang hendak ditawarkan prabowo adalah Libertarianisme, dimana konsep warga negara merupakan identitas tunggal, tidak dapat dipisah melalui pemecahan identitas miskin dan kaya, borjuis dan proletar. 

Semua berada pada ketinggian yang sama dihadapan negara. Pengenalan ideologi politik libertarianisme Prabowo merujuk pada Emmanuel Kant (1724-1804). 

Kant berkeyakinan, bahwa kelompok miskin dan kaya seharusnya ditempatkan pada porsi yang sama, ketika negara mampu menjamin keamanan hidup dan kekayaan pada kelompok elit, maka kondisi yang sama juga harus diberikan pada rakyat dengan kelas ekonomi pra-sejahtera.

Dengan konsep keadilan semacam itu, Prabowo ingin berdiri dan adil di semua tingkatan kelas masyarakat. Ketika ada pengampunan pajak bagi borjuis, maka harus ada pengampunan pajak yang sama untuk warga negara yang lain. Demikianlah corak pemikiran dan tindakan Prabowo yang selama ini mengemuka. 

Sehingga publik, seharusnya mudah memilah mana pemimpin yang akan membawa harapan baru, dan mana yang hanya bicara soal keadilan tetapi tidak benar-benar memahami adil bagi seluruh rakyat.

Apakah cita-cita keduanya benar-benar terwujud? Tentu bergantung dari seberapa aktif setiap warga negara dalam melakukan kontrol kepada kekuasaan, seminimalnya dengan cara melancarkan kritik, dan penguasa harus memberikan keleluasaan terhadap kritik dari warga negara.

Berita Lainnya