sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id
Khudori

Prabowo dan ekonomi-politik food estate

Khudori Senin, 27 Jul 2020 14:34 WIB
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 135123
Dirawat 39290
Meninggal 6021
Sembuh 89618

Banyak yang mempertanyakan langkah Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pemimpin pembangunan lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah. Pertanyaan mengerucut pada satu hal: apa kompetensi dan relevansi Menhan mengurus lumbung pangan? Bukankah pangan diurus Kementerian Pertanian? Pertanyaan ini bisa disusun berderet-deret, bahkan hingga ditarik-tarik ke soal politik. Jika kepentingannya adalah membangun cadangan pangan strategis, tentu amat relevan. Sejarah mencatat, ketika Sultan Agung hendak menyerang Belanda di Batavia, raja Mataram ini membangun jaringan produksi beras dari Mataram sampai Karawang.

Merujuk konsep ini, bila benar lumbung pangan dimaksudkan untuk membangun cadangan pangan strategis sejatinya pada dasarnya hal tersebut mengacu pada konsep logistik militer. Presiden Jokowi yang ingin menyelesaikan kemungkinan krisis pangan bertemu pemikiran Prabowo yang ingin memperkuat pertahanan di bidang pangan. Bila suatu ketika terjadi perang, intuisi mantan prajurit mengatakan: prajurit, keluarga, dan rakyat mendapat logistik pangan dari mana? Prabowo berusaha mengisi kekosongan dengan membangun lumbung pangan nasional di Kalimanatan Tengah. Karena itu, dari sisi ini, tidak ada hal mendasar soal leader lumbung pangan. Kurang relevan membenturkan Menhan vs Mentan. 

Isu penting, menurut saya, justru ini: akankah food estate ini berhasil? Pertanyaan ini amat relevan lantaran serangkaian kegagalan program serupa di masa lalu, termasuk di periode pertama Presiden Jokowi. Tentu terlalu dini menilai food estate akan berhasil atau tidak. Karena itu, saya lebih tertarik membahas aspek ekonomi-politik food estate.

Secara ekonomi, ada keharusan bagi Indonesia untuk membuat terobosan dalam produksi pangan. Sejak Revolusi Hijau tahun 1970-an, sampai saat ini belum ada terobosan berarti yang bisa melipatgandakan produksi pangan. Inovasi teknologi sepertinya mandek.

Jumlah penduduk kian bejibun. Kelas menengah yang semakin banyak menuntut ketersediaan pangan beragam, bergizi, dan berkualitas. Sementara lahan pertanian terus menyusut dan kulitasnya menurun, bahkan kelelahan. Keuntungan usaha tani belum menjanjikan, produktivitas melandai, diversifikasi pangan gagal, sementara akibat jerat kemiskinan konversi lahan pertanian kian masif. Impor pangan pun meledak. Impor delapan komoditas utama pangan (beras, jagung, gandum, kedelai, gula, ubi kayu, bawang putih, dan kacang tanah) naik dari 21,9 juta ton pada 2014 menjadi 27,6 juta ton pada 2018. 

Bagi Indonesia, dengan jumlah populasi 276 juta jiwa, keberlanjutan ketersediaan pangan jadi krusial. Saat ini beban pertanian Indonesia kian berat. Kemewahan perluasan lahan tak lagi bersisa, kecuali di lahan-lahan suboptimal seperti di Kalteng itu. Menjadi masalah karena pengembangan pangan selama ini at all cost digelar di lahan yang subur. Inovasi-teknologi lahan-lahan suboptimal sebenarnya ada, tetapi jauh tertinggal.

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi isu soal SDM: pertanian mayoritas dileluri kaum tua dengan pendidikan SD atau tidak sekolah. Sebagai importir pangan, pada 2018 mencapai US$16,8 miliar, nasib Indonesia sejatinya tak lebih baik dari negara-negara jazirah Arab.

Pangan secara harfiah bukanlah persoalan politik. Dalam kehidupan sehari-hari, pangan umumnya diperlakukan sebagai bahan-bahan yang diperlukan jasmani agar badan manusia bisa survive. Di alam ini sesungguhnya terlalu banyak elemen alamiah yang segera dapat dikelola untuk sekadar jadi bahan pangan buat mengganjal perut lapar. Tetapi di sinilah pangkal masalah. Karena kebutuhan yang tak terelakkan, meminjam istilah antropolog Melville J Herskovitas sebagai the primary determinants of survival bagi manusia, maka pangan jadi barang yang langka (scarcity) kala dihadapkan pada sistem ekonomi-politik. Pangan yang secara kasat mata hanya sebuah materi bisa tertransformasi jadi commodity, sehingga seseorang atau sekelompok orang meraih keuntungan atasnya.

Sponsored

Maka, dalam pemaknaan ekonomis, pangan tidak lagi berhenti sebagai materi an sich, melainkan sesuatu yang bersifat profitable, yang memberi keuntungan kepada yang menguasainya. Dalam posisi sebagai the profitable things, pangan menjadi a strategic commodity. Ini terjadi karena, pertama-tama, perlakuan dan distribusi atasnya secara terpaksa harus distrukturkan di dalam hukum-hukum tata niaga. Bukan saja berlaku hukum supply and demand yang menyebabkan ketersediaannya menjadi tidak lagi bersifat alamiah dan tidak netral. Tetapi juga tergerogoti oleh nafsu kekuasaan untuk mengontrol sumber-sumber dan prasarana dari proses produksinya. Dalam konteks inilah terlihat dekatnya hubungan antara pangan dan akumulasi kekuasaan atau politik.

Hubungan pangan dan politik beranjak dari asumsi bahwa seluruh kehidupan manusia dapat secara dramatis diredusir hanya pada perburuan terhadap makanan agar tetap eksis. Pangan lalu jadi kebutuhan permanen yang tak pernah hilang. Karena itu, kecukupan pangan jadi hal yang tak bisa ditawar: pangan harus tersedia tiap saat dalam jumlah cukup, saat panen atau paceklik, dan terjangkau. Dalam konteks negara, kondisi sosial-politik mudah terguncang apabila pangan tidak tersedia atau tak terjangkau warga.

Fungsi pangan sebagai komoditas hajat hidup orang banyak inilah yang lantas melahirkan elemen politik. Seseorang atau sekelompok masyarakat atau sebuah lembaga yang menguasai sumber-sumber pangan, dengan sendirinya bakal memiliki posisi tawar dan posisi politik tertentu. Kekuatan tawar dan politik ini makin mekar manakala mereka juga menguasai organisasi pengolahan, distribusi hingga penjualan. Melihat kenyataan ini, maka masalah pangan memiliki ramifikasi persoalan dan fungsi yang amat kompleks. Pangan, lewat pemaknaan nonteknis, telah tertransformasikan jadi beyond material

Akhirnya, mudah dimengerti, kontrol atas sumber-sumber pangan berarti juga pengendalian politik publik secara keseluruhan. Sejauh sebuah rezim mampu mengontrol sumber-sumber itu, menjaganya dari ancaman kelangkaan, dan, yang jauh lebih penting dari itu, menstabilkan harga di kalangan konsumen dan konstituen strategis, maka sejauh itu pula stabilitas politik dapat dibangun dengan mantap sekaligus meraih simpati luas. Sebaliknya, kekuasaan politik akan terguncang akibat gagal menjaga pasokan, distribusi, dan stabilitas harga pangan. Ini amat terasa di negara-negara berkembang yang sebagian besar pendapatan warganya terserap untuk membeli pangan, seperti di Indonesia.

Dalam masyarakat politik seperti itu, persoalan pangan jadi ancaman stabilitas politik yang bersifat laten dan sewaktu-waktu bisa meledak. Kelangkaan bahan pangan adalah peristiwa politik yang mengguncangkan, meminjam istilah Timmer: citizens have repeatdly demonstrated their capacity to bring down the government that fail in this obligation. Doktrin ini yang nampaknya mendasari Presiden Jokowi kembali membangun food estate dan menunjuk Prabowo sebagai leader. Dalam konteks global, pangan kini juga terkonsentrasi di segelintir perusahaan transnasional, mereka hanya fokus pada sedikit species, dan mereka membentuk rantai pangan yang menghubungkan dari sejak gen, bibit, input agrokimia, produksi, trading dan pengolahan, manufaktur hingga rak-rak di supermarket. Konsekuensinya amat serius: harga pangan di pasar dunia tidak stabil.

Konsekuensi arsitektur pangan seperti ini, pertama, instabilitas jadi keniscayaan. Krisis pangan 2007-2008 dan 2011 jadi bukti: harga bergerak bak roller coaster. Kedua, krisis pangan berulang. Celakanya, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik. Krisis pangan 2008 memantik kekerasan di Pantai Gading, 24 orang mati dalam huru-hara di Kamerun dan pemerintahan Haiti jatuh. Krisis pangan 2011 menciptakan revolusi politik di jazirah Arab. Rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Khadafy di Libya jatuh karena negara-negara ini 90% pangannya tergantung dari impor. 

Krisis pangan yang berulang, apalagi diiringi resesi ekonomi, membuat dunia akan rentan dalam ketidakpastian. Arsitektur politik global akan didominasi oleh pangan. Pertarungan dalam memenuhi dan mengontrol ketersediaan pangan jadi penentu gerak bandul geopolitik global. Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestik. Bagi Indonesia, seperti amanat UU Pangan No.18/2012, kita wajib berdaulat di bidang pangan. Pandemi Covid-19 yang diikuti kebijakan karantina atau pelarangan ekspor hasil pertanian oleh negara produsen dan eksportir pangan memberi terang baru: amat riskan menggantungkan pangan pada impor. 

Berita Lainnya