sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Memberi sinar, pers menerangi jalan publik, kata Kovach (lagi)

Dahulu, tantangan terbesar wartawan saat berhadapan langsung dengan sistem pemerintahan yang tertutup dan antikritik.

Arpan Rachman
Arpan Rachman Rabu, 09 Mar 2022 17:22 WIB
Memberi sinar, pers menerangi jalan publik, kata Kovach (lagi)

Melalui pola komunikasi dan interaksi berbagai subjek pembangunan, pers tidak dapat terlepas dari pembangunan masyarakat. Masalah dan jalan keluar terhadap persoalan pembangunan kemasyarakatan dan kebangsaan dituntut mampu diidentifikasi pers. Berbagai problem dan tantangan pembangunan terus dikawal pers dengan memberikan kritik sekaligus solusi.

Perlu upaya untuk terus menyegarkan pemikiran sebagai bahan refleksi sekaligus untuk merespons tantangan peran pers ke depan di tengah dinamika perkembangan pers saat ini dan tantangan era media sosial yang semakin massif maupun perkembangan masyarakat era kekinian.

Itu pokok pikiran dalam diskusi fokus grup bertema 'Quo Vadis Pers dan Pembangunan' di Semarang seperti disiarkan kanal Abdul Kholik DPD RI, Senin (7/3). "Kita akan mendiskusikan masalah pers dan pembangunan. Ini bukan karena ada kasus di Wadas. Tetapi kita ingin mengajak pers kembali menyemangati bahwa ada tugas penting berkaitan dengan pembangunan," kata Kholik, senator dari Jawa Tengah.

Pemerintah Perlu Berkaca Diri

Pada setiap masa dan rezim, tantangan pers berbeda-beda. Dahulu, tantangan terbesar wartawan saat berhadapan langsung dengan sistem pemerintahan yang tertutup dan antikritik. Ancaman paling nyata, yaitu pembredelan pers. Kini, pasca-Reformasi, pers dilindungi dalam ekosistem negara demokrasi. Ini eranya kebebasan pers.

Namun, tantangannya berupa perkembangan zaman akibat teknologi dan digitalisasi. Menjadi tantangan keberadaan wartawan dan media cetak khususnya, teknologi dan budaya citizen journalism, di mana semua orang dengan internet kini dapat menjadi seorang wartawan. Orang tua-muda dapat mengabarkan suatu peristiwa dengan cepat, namun kelemahannya yakni check-and-recheck apakah informasi yang disampaikan warga tersebut benar atau misinformasi. Atau jangan-jangan merupakan info hoaks yang sengaja dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan maksud dan tujuan tertentu.

"Sejatinya kita tetap membutuhkan kerja pers yang melakukan crosscheck dan validasi suatu peristiwa demi sebuah informasi yang dapat dipercaya," kata Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu.

Dijabarkannya, sejak awal Hendi-Ita (pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita G Rahayu) diberi amanat untuk memimpin Semarang, mereka menempatkan pers sebagai elemen penting dalam pembangunan kota. Maka dikenalkan konsep 4P (pemerintah, penduduk, pengusaha, dan pewarta) dalam bingkai bersama yang memiliki kemampuan untuk mengampilifikasi program dan capaian kerja pemerintah. Pers memiliki fungsi sebagai roda penggerak pembangunan sebuah kota.

Sponsored

"Jakob Oetama, salah satu pendiri Harian Kompas, pernah mengungkapkan dalam bukunya berkaitan dengan konsep jurnalisme pembangunan sebagai laporan jurnalistik, yang di samping lengkap, jelas, dan terang duduk perkara dan proporsinya dalam penulisan yang memasukkan proses dan konteks. Juga lantas lebih membangkitkan dinamika, menunjukkan arah, dan sekaligus mengisyaratkan yang bertanggung jawab serta terutama kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaikinya," cetusnya.

Pada era kini dan yang akan datang, Ita mengusulkan sebuah gagasan jurnalisme kolaborasi, di mana terjalin proses kerja sama dan saling sinergi antara pers dan pemerintah. Sama yang seperti dikerjakannya di kota Semarang melalui 4P dengan konsep bergerak bersama tadi.

"Pembangunan kota maupun wilayah membutuhkan sebuah kolaborasi. Pewarta tidak hanya sebagai penyambung lidah warga, namun sarana komunikasi dua arah. Demikian pula segala kebijakan pemerintah, pers harus menjadi kanal utama yang terpercaya dalam menyampaikan informasi kepada warga dan meminimalisir sebaran hoaks," serunya.

Ita mengartikan segala kritik kepada pemerintah harus bersifat membangun, tidak serta-merta kritis, namun memberi gagasan dan solusi yang dapat mengakomodir berbagai pihak.

Alergi Pers Pembangunan

Padanan yang cukup naratif terdapat dalam buku jurnalistik yang legendaris karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2003) 'Elemen Elemen Jurnalisme'. Di dalam buku itu, Kovach-Rosenstiel menyitir sebuah konsep terkini tentang etika jurnalistik mengenai etika kemanusiaan. Tugas jurnalistik adalah menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran yang disampaikan kepada khalayak itu layaknya sugesti: "Berikan sinar, dan orang-orang (publik) akan menemukan jalannya sendiri." Pendapat itu dikemukakan mantan pemimpin redaksi Suara Merdeka yang kini ketua PWI Jateng Amir Machmud.

"Dari narasi itu, kita bisa bicara tentang jurnalisme pembangunan, jurnalisme inspirasional, dan jurnalisme yang demokratis-partisipatif. Kata-kata 'jurnalisme pembangunan' itu pernah mengalami hari-hari ketika setiap wartawan atau media yang bersinggungan dengan kata ini menjadi trauma saat kita mengenal konsep-konsep padanannya. Ada jurnalisme Pancasila, interaksi positif pembangunan, pers, pemerintah, dan masyarakat, yang sesungguhnya sekarang ini sebenarnya dinarasikan dengan satu istilah yang sama, yaitu inspirational news," sambung Amir.

Apa inspirational news sama konotasinya dengan pers pembangunan di masa lalu? Ditilik dari fungsi pers yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 40 tahun 1999, pers itu berperan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan edukasi, memberikan hiburan, dan menjalankan kontrol sosial. Apakah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan kolaborasi gabungan kebajikan sistem pers yang pernah atau masih berlaku ini hanya cukup dimaknai sebagai doktrin di dalam era sistem pers manapun?
"Hal yang berbeda adalah empat fungsi pers sesungguhnya bisa lebih dimaknai lagi dari konsep Kode Etik Jurnalistik ketika ada pesan-pesan tentang bermacam larangan untuk beritikad buruk, tidak akurat, menyentuh SARA, dan lainnya. Dari empat fungsi, ada agenda-agenda sosial yang melekat di sana," katanya.      

Menurut Amir, tidak perlu lagi merasa semacam trauma atau alergi dengan kata-kata pers pembangunan. Karena sejatinya yang diperintahkan dalam fungsi pers tadi adalah doktrin tentang konsep pers pembangunan. Persoalannya adalah pembangunan untuk kepentingan siapa? Kalau nilai-nilai kebajikan yang dipancarkan melalui empat fungsi tersebut, diyakininya, bahwa dialog-dialog tentang media nanti akan menggugah seberapa jauh sesungguhnya orang-orang harus bersikap tentang pers dan pembangunan.

"Ada narasi berbunyi: jangan hanya memuji-muji keberhasilan penguasa, tetapi angkat juga kekurangan-kekurangannya, artinya ada kontrol sosial. Ada juga narasi: jangan hanya mencari dan menyuguhkan kekurangan-kekurangan penguasa, tetapi akui dan angkat juga keberhasilan dan pencapaiannya. Artinya keseimbangan ini sebenarnya sangat dibutuhkan," ujar Amir.  

Pandangan berbeda diutarakan oleh CEO Suara Merdeka Network Kukrit Suryo Wicaksono. "Menurut saya, sebenarnya pers dan pembangunan itu tidak ada. Karena apa? Pers itu adalah bagian dari pembangunan. Setiap kita bicara pembangunan, di situ ada peran pers. Ini perspektif saya sebagai pengusaha media," tegasnya.

Selama 10 tahun memimpin Kamar Dagang dan Industri Jateng, Kukrit menyatakan kalau bicara kemajuan media, maka tidak terlepas dari kemajuan ekonomi di wilayah tersebut. "Kode Etik Jurnalistik untuk seluruh tim saya di Suara Merdeka Network itu hanya satu, yaitu bagaimana kita selalu menjadi bagian dari solusi untuk setiap masalah yang ada di Jateng," singkapnya.

Diuraikannya, prospek industri media yang terkait dengan pembangunan wilayah di Jateng, para pengusaha media sangat diuntungkan dibandingkan yang lain di seluruh Indonesia. Karena prospek ekonomi Jateng gemilang sekali. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik, dari lima kota besar Indonesia di tahun 2021 pada saat tingginya kasus Covid-19 varian Delta, Semarang menduduki peringkat pertama dengan pertumbuhan ekonomi 5,16 persen mengalahkan Makassar, Bandung, dan Surabaya. Bidang yang paling menonjol adalah transportasi, akomodasi dan kuliner serta konstruksi. Melihat indikator-indikator pertumbuhan ekonomi tersebut, artinya masyarakat di kota Semarang memiliki daya beli tinggi.

"Kalau ingin bisnis media apapun seperti online, media sosial, koran, dan radio bila ekonomi seret, masyarakat tidak punya daya beli, maka media juga megap-megap. Ini sebuah peluang bagi siapapun yang menjalankan bisnis pers di Jateng," tuntasnya.

Berita Lainnya