sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

AJI tolak UU Omnibus Law Ciptaker

Regulasi sapu jagat itu dinilai akan membuat disparitas kesejahteraan yang tinggi antara pekerja dan pemodal.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 08 Okt 2020 09:39 WIB
AJI tolak UU Omnibus Law Ciptaker
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 410.088
Dirawat 58.418
Meninggal 13.869
Sembuh 337.801

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Regulasi sapu jagat itu dinilai akan membuat disparitas kesejahteraan yang tinggi antara pekerja dan pemodal.

"Pemerintah dalam UU Ciptaker ini, seperti mundur sikapnya sebagai protektor bagi pekerja," ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan, saat berorasi dalam aksi virtual, yang disiarkan melalui akun YouTube AJI Indonesia, Kamis (8/10).

Menurutnya, UU Ciptaker itu akan membuat  posisi kesejahteraan buruh menjadi jeblok. Dia menyatakan penyesalan terhadap sikap pemerintah yang telah abai terhadap aspirasi publik.

"Secara sistem, kita terdorong ke arah liberalissasi yang mungkin secara garis besar untuk ukuran kita sebenarnya agak kurang menguntungkan. Bahkan sebelum Omnibus Law saja, pemerintah sebenarnya kurang banyak melindungi ke pekerja," paparnya.

Sponsored

Pada kesempatan yang sama, Ketua AJI Medan Liston Damanik, menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengingat janji kampanye yang akan membangun sistem perburuhan dan pengupahan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Karena itu, AJI Medan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut UU Ciptaker. Jika tidak, Jokowi akan diingat sebagai bapak Omnibus Law yang dibuat dengan mengabaikan aspirasi masyarakat.

"Jika presiden tidak mencabut UU Omnibus Law, Jokowi akan diingat bapak Omnibus Law yang dikecam rakyat Indonesia. Jokowi akan dikenal bapak Omnibus Law yang dikecam aktivis lingkungan karena mengabaikan kelestarian lingkungan," paparnya.

Berita Lainnya