Anggota Polri terbanyak jadi pelaku kekerasan terhadap pers

Jurnalis masih menjadi korban tindak kekerasan pada 2019. Mayoritas pelaku berasal dari Korps Bhayangkara.

"Kenapa kemudian terbesar adalah aparat kepolisian? Karena ini terkait bagaimana kepolisian mengamankan demonstrasi," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudi, di Jakarta, Senin (13/1).

Dicontohkan dengan unjuk rasa di Jakarta, beberapa waktu lalu. Baik terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 maupun penolakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Cukup banyak korban terkait dengan peliputan aksi demonstrasi aksi RUU KUHP. Terkait dengan demonstrasi (di) Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," tuturnya.

Berdasarkan catatan LBH Pers, sebanyak 33 anggota Polri diduga melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Kondisi kontras untuk kekerasan oleh militer. LBH Pers tak mencatat adanya anggota TNI berperangai kasar terhadap jurnalis selama 2019.

"Di beberapa laporan kita sebelumnya, kan, terekam pelaku polisi dan militer. Di tahun ini (2019, red), kita temukan pelaku militer tidak ada. Namun, oknum kepolisian lebih banyak," kata dia.

Bak pinang dibelah dua. Temuan LBH Pers mirip catatan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) yang dirilis 23 Desember 2019.

Berdasarkan temuan AJI, terjadi 53 kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2019. Sebanyak 30 kasus di antaranya, dilakukan polisi saat wartawan melakukan tugasnya.

Seperti kala meliput reli pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Bawaslu, 21-22 Mei 2019. Jurnalis yang bertugas menjadi korban kezaliman polisi. Lantaran mencoba merekam tindakan represif aparat kepada demonstran. 

Koordinator Bidang Advokasi AJI, Sasmito Madrim, mengungkapkan, terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap jurnalis pada 2019. Karena tahun sebelumnya ada 64 kejadian.

"Walaupun jumlah kasusnya menurun, tapi pelaku dari kepolisian meningkat dua kali lipat. Dari 14 menjadi 30 pelaku di tahun 2019," ucapnya, kala itu.