Apa beda pers Indonesia dan Thailand meliput berita 'negatif '?

Pergi menimba si anak dara
Di bawah sarang burung tempua
Awal Bismillah pembuka bicara
Salam hormat untuk semua

Lantunan pantun itu mengawali acara 'Pers Merawat Perbatasan' sebagai tajuk seminar yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (2/3). Acara ini ditayangkan kanal Diskominfo Prov Kepri, yang dilanggani 3.450 ribu pengguna YouTube. Pembicara utama yang ditampilkan ialah Agus Sudibyo dari Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers.

Kondisi faktual Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan mungkin akan menghadapi pelbagai wacana yang dibangun negara-negara tetangga, apalagi yang kebetulan sedang berkonflik dengan Indonesia, terkait dengan perbatasan. Sangat mungkin propaganda komputasional melalui media sosial dilakukan oleh negara tetangga seperti China, Malaysia, dan Vietnam, untuk membangun opini publik yang menguntungkan mereka dalam rangka memperebutkan daerah perbatasan ini. Demikian ulasan Agus membuka pembicaraan.

"Kehati-hatian, kemandirian, dan kedewasaan kita untuk menjaga kepentingan nasional terkait dengan daerah perbatasan ini mesti tercermin dari pemberitaan kita semua, khususnya pers yang ada di Kepulauan Riau," sambungnya.            

Menilik peran Dewan Pers dalam membangun kompetensi jurnalis di era globalisasi, Sudibyo memberi contoh. Kasusnya riil, yang dihadapi Dewan Pers kira-kira enam tahun lalu. Kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan pers itu memang terkait dengan nasionalisme.

Saat itu, Gunung Agung di Pulau Bali meletus, katanya. Karena faktanya Gunung Agung meletus, pers Indonesia memberitakannya besar-besaran. Media sosial juga mewacanakannya, tetapi kemudian yang terjadi ketika Gunung Agung sudah reda letusannya satu bulan kemudian, tetap saja turis-turis asing, khususnya yang berasal dari Asia, tidak berani datang ke Bali. Kenapa itu bisa terjadi?

"(Bagi) turis asing itu, yang diingat adalah jejak digital. Ketika turis asing mencari info tentang Bali di internet, yang muncul adalah Gunung Agung meletus, gambar-gambar dramatis, orang-orang mengungsi, turis-turis asing yang tidak bisa keluar dari Bali berkerumun di bandara, dan lainnya. Jadi, jejak digital satu-dua bulan lalu tentang Gunung Agung meletus itu masih ada di dunia maya," cetusnya.

Berlanjut akhirnya pihak-pihak pariwisata di Bali datang ke Dewan Pers mengeluhkan pariwisata terpukul bukan hanya karena Gunung Agung meletus, tetapi karena pemberitaan pers nasional yang begitu gencar tentang Gunung Agung.

Menurut Agus, kalau saja bencana alam itu terjadi di Thailand, akan berbeda ceritanya. Sejak Bangkok dilanda banjir besar selama lebih dari satu pekan, kurang-lebih tujuh tahun yang lalu, media-media Thailand memberitakan. Kemudian pers Thailand mengalami semacam pertobatan ternyata kalau ada peristiwa bencana alam di Thailand diberitakan besar-besaran, lalu diketahui dunia, maka itu akan memukul industri pariwisata dan akhirnya juga memukul kesejahteraan media dan kesejahteraan wartawan. Karena ketika ekonomi terpuruk, industri media juga terpuruk.

Selanjutnya di Thailand, dijelaskannya, ada semacam standar prosedur operasi tidak tertulis dan itu bukan negara yang membentuk, tetapi komunitas media sendiri. Kalau ada bencana alam atau kalau ada kerusuhan, kalau demonstrasi besar-besaran, maka liputan media akan terbatas. Satu-hari (saja) ada, tetapi tidak begitu dominan.

"Jadi, di sini nasionalisme sangat terkait erat dengan kebebasan pers. Bahwa pers Indonesia memberitakan Gunung Agung meletus, tentu tidak salah. Itu fakta. Dan pers tidak punya niat buruk untuk membuat pariwisata Bali terpuruk, tetapi itu fakta. Dampaknya ternyata memukul betul industri media," ujar Agus.

Tentu ini dilema, imbuhnya, antara memberitakan apa adanya sesuai dengan fakta, dan itu juga penting. Mungkin kalau media nasional tidak memberitakan, (bisa saja) pemerintah akan menangani bencana itu secara apa adanya. Tetapi di situ ada dilema antara menyampaikan kebenaran di satu sisi dengan mengukur dampak-dampaknya untuk kemashlahatan publik secara lebih luas.

"Kita sebagai pers yang sudah berumur kira-kira 20 tahun lebih kalau kita hitung sejak Reformasi '98, pers Indonesia harus berani berpikir pada level ini. Yaitu, bagaimana kita berpikir bukan hanya bagaimana memberitakan fakta apa adanya, tetapi juga memikirkan dampak-dampaknya untuk kepentingan yang besar juga," ucapnya.

Diketahui, sementara di negara lain terdapat semacam konvensi. Kalau ada yang buruk tentang Prancis, pemberitaannya akan dibatasi, bukan oleh negara, bukan oleh Dewan Pers, tetapi oleh media-media sendiri karena mereka sadar kalau medianya mem-blow up besar-besaran tentu memukul sektor pariwisata dan juga akan memukul industri media sendiri.

"Bukan maksudnya membatasi pemberitaan media, tetapi mendorong pers atau para wartawan, memikirkan dampak pemberitaan kita semua. Karena pemberitaan media itu berdampak terhadap perekonomian, terhadap ekonomi rakyat kecil, seperti yang terjadi pada kasus di Bali tadi. Sehingga kita memiliki kesadaran bahwa tugas media, memang benar tugas utamanya adalah menyampaikan fakta, memberitakan peristiwa apa adanya, tetapi tanggung jawabnya juga lebih dari itu. Memikirkan dampak-dampak pemberitaan media terhadap kepentingan yang lebih besar, kesejahteraan, dan lainnya," sambungnya.

Diketahui, di era digital ini apa yang diberitakan, ditulis, disebarkan di dunia maya, maka jejak-jejaknya tidak bisa dihapus lagi. Atau sulit dihilangkan. Pada 'search history' atau jejak digital itu sulit terhapuskan. Kalau itu sulit dihapus, berarti bukan hanya bangsa Indonesia yang bisa membacanya, tetapi juga dunia internasional. "Ini yang disebut dilema kebebasan pers di rezim demokrasi pada era digital," tambahnya.

Mengaitkan dengan apa yang terjadi di Ukraina hari-hari ini, Agus mengungkapkan bagaimana dalam konflik Rusia-Ukraina, dunia maya penuh dengan berbagai versi tentang fakta apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Ada versi Ukraina, ada versi Rusia. Masing-masing negara mencoba membangun opini publik melalui medsos maupun melalui pemberitaan di media.

"Media di Indonesia, kalau kita lihat, sampai hari ini: apa yang diklaim oleh Rusia, kita beritakan. Apa yang diklaim oleh Ukraina, kita beritakan. Apa yang diklaim oleh Uni Eropa, Amerika Serikat juga kita beritakan. Tentu ini bukan suatu kesalahan, tetapi penting juga kita membangun kemandirian redaksional sehingga kita bisa bersikap kritis dan berjarak terhadap beragam versi ini," tutur Agus.

Dikatakan, dengan jelas, baik itu Rusia, Ukraina, Uni Eropa, maupun AS berkepentingan untuk diberitakan oleh media manapun, termasuk media di Indonesia. Tetapi mana yang faktual, mana yang fakta, tidak diketahui persis sebelum dilakukan verifikasi tersendiri.

"Itu sulit, karena kita jauh dari sana, dan ke Ukraina juga bukan hal yang gampang sekarang. Tapi paling tidak, kita harus ada kemandirian redaksi, kita harus ada sikap ingin tahu, selidik, hati-hati terhadap fakta-fakta yang muncul terkait dengan apa yang terjadi di sana," katanya sembari menautkan relevansi antara kejadian di Ukraina itu dengan keberadaan Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan yang rawan terhadap konflik antarnegara.