AS desak media China untuk mendaftar sebagai agen asing?

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat dikabarkan telah meminta agar kantor berita China Xinhua dan China Global Television Network, agar mendaftarkan diri di bawah UU Pendaftaran Agen Asing. Informasi tersebut diungkapkan oleh sumber yang dekat dengan isu ini.

Di bawah UU Pendaftaran Agen Asing (FARA), yang disahkan pada 1938, kantor berita milik negara China tersebut akan diminta untuk mengungkapkan informasi tentang anggaran tahunan dan pengeluaran, struktur kepemilikan dan informasi lainnya, yang diamanatkan untuk didaftarkan ke Kementerian Kehakiman. 

Agen asing yang dimaksud dalam FARA adalah organisasi dan individu yang berusaha memengaruhi pembuat kebijakan Amerika Serikat atau opini publik atas nama pemerintah asing. 

Langkah tersebut menggemakan persyaratan yang diberlakukan terhadap media Rusia di tengah tuduhan ikut campurnya Moskow dalam Pemilu AS 2016. Sejumlah entitas AS yang bekerja dengan Russia Today dan Sputnik Radio dilaporkan telah dipaksa untuk mendaftar di bawah UU tersebut.

Kementerian Kehakiman AS mengutip sebuah kajian komunitas intelijen pada Januari 2017 tentang upaya-upaya Rusia untuk ikut campur dalam Pemilu AS 2016 yang menyebut media sebagai tulang punggung dari aparatus propaganda pemerintah Rusia.

Rusia membalas langkah AS tersebut dengan menunjuk Voice of America yang didanai pemerintah, Radio Free Europe/Radio Liberty dan tujuh afiliasi mereka sebagai agen asing pada Desember lalu. Mereka yang ditunjuk harus mengungkap sumber pendanaan dan informasi lainnya.

Kantor Berita Xinhua, China Global Television Network, dan Kedutaan Besar China di Washington belum merespons kabar ini.

Xinhua, adalah badan pers resmi yang dikelola pemerintah China, dan salah satu kantor berita terbesar di dunia. Sementara, China Global Television Network melakukan siaran dalam delapan bahasa, termasuk bahasa Inggris.

Adapun distributor AS untuk the China Daily of Beijing, the People's Daily Overseas dan the Xin Min Evening News, telah terdaftar di bawah undang-undang.

Relasi China dan AS saat ini tengah panas menyusul perang dagang antar keduanya. Pada Senin (17/9), Donald Trump mengumumkan bea masuk baru bagi produk-produk Tiongkok. 

Bea masuk sebesar 10% itu akan berlaku untuk ribuan produk China dengan nilai impor US$200 miliar. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 24 September, dan pada akhir tahun tarifnya meningkat jadi 25%.

Beijing kemudian membalas kebijakan AS dengan membebankan bea masuk 10% bagi produk Negeri Paman Sam senilai US$60 miliar. Kebijakan ini juga akan mulai berlaku pada 24 September.

Perang dagang antar kedua negara belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, menyusul pernyataan Trump yang akan memberlakukan tarif fase ketiga jika China mengambil langkah balasan. (The Straits Times)