logo alinea.id logo alinea.id

Bareskrim Polri tolak laporan kekerasan terhadap wartawan

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) menolak laporan kekerasan terhadap wartawan yang terjadi saat demo di DPR RI.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Rabu, 09 Okt 2019 21:22 WIB
Bareskrim Polri tolak laporan kekerasan terhadap wartawan

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim) menolak laporan kekerasan terhadap wartawan yang terjadi saat demonstrasi di DPR.

Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Erick Tanjung menyampaikan kedatangannya ke Bareskrim Mabes Polri bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers adalah untuk mendampingi dan membuat laporan dari dua jurnalis yang mendapat perilaku kekerasan saat liputan demonstrasi di Kompleks Parlemen pada 25 sampai 30 September 2019.

Kedua jurnalis itu adalah Haris Prabowo dari Tirto.id dan Vany Fitria yang bernaung di Narasi TV. Menurut Erick, mereka adalah korban kekerasan dan mendapat penghalangan liputan yang diduga dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Akan tetapi, laporan yang hendak dilayangkan mendapatkan penolakan.

"Sebelumnya kita sudah membuat laporan di Polda Metro Jaya, tapi di Polda belum diterima. Nah, tadi kita sudah laporan juga di sini (Bareskrim), harapannya tadi kita bisa diterima di direktorat tindak pidana tertentu (Tipiter), tapi ternyata setelah berdiskusi dengan petugas di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), petugas juga masih bingung dan belum bisa menerima laporan kasus kekerasan teman-teman," ucap Erick Tanjung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (9/10).

Selain dua jurnalis itu, Erick mengatakan sebetulnya masih ada korban lainnya. Kendati demikian, wartawan tersebut mendapatkan penghalangan dari pihak perusahaan media tempatnya bekerja saat hendak melaporkan atas kasus yang menimpanya.

Dia menyayangkan tindakan tersebut karena dapat diartikan pihak perusahaan media yang bersangkutan dianggap tidak mendukung kebebasan pers.

"Malah justru melarang jurnalisnya untuk laporan, ini kan persoalan serius bagi kebebasan pers di Indonesia," katanya.

Menanggapi penolakan dari pihak kepolisian, Erick tampak kecewa dan menilai polisi enggan sungguh-sungguh dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 49 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Sponsored

Di lain sisi, penolakan tersebut kemudian memunculkan pernyataan bahwa sudah semestinya tidak ada satupun yang kebal akan hukum, khusunya dalam kasus yang berkaitan dengan pers.

"Jangan sampai ada lagi impunitas dalam perkara ini (pers)," ujar dia.

Sekalipun laporan yang dilayangkan ditolak, pihaknya tak patah arang. Pasalnya, pada Kamis (10/10), pihaknya akan menyambangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman.

Langkah itu diambil lantaran dia menilai ada indikasi pelanggaran HAM dan malaadministrasi yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus yang dilaporkannya.

Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Erick Tanjung menyampaikan kedatangannya ke Bareskrim Mabes Polri bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers adalah untuk mendampingi dan membuat laporan dari dua jurnalis yang mendapat perilaku kekerasan saat liputan demonstrasi di Kompleks Parlemen pada 25 sampai 30 September 2019. Alinea.id/Akbar Ridwan

Jalur hukum

Sementara itu Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan penolakan disimpulkan karena pihaknya malah diarahkan untuk melaporkan ke propam terlebih dahulu. Padahal, secara etik itu tidak bisa dilakukan karena pelanggaran hukum adalah persoalan hukum.

Selain itu, penolakan semakin santer lantaran pihaknya mendapatkan arahan juga untuk berkirim surat ke Kabareskrim. Menurut Ade, apabila itu dilakukan sama saja jalur yang digunakan bukan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

"Dan menurut kami dengan belum diterimanya laporan di Polda dan Mabes Polri itu sangat disayangkan karena ini sebagai batu ujian juga (bagi) UU pers, apakah masih befungsi, apakah dia cukup kuat melindungi pers, atau dia (UU Pers) seperti saat ini, dia tidak bisa (melindungi jurnalis)," tutur dia.

Kekecewaan itu memuncak karena untuk kasus pidana yang jelas memiliki saksi dan bukti saja, laporannya belum diterima. Padahal pihaknya sudah menyiapkan barang bukti, seperti foto, rekaman video, dan saksi. Sehingga tidak ada alasan bagi polisi untuk menolak laporan yang dilayangkan.

Menanggapi membuat pelaporan di propam, hal itu karena dugaan pelaku adalah oknum aparat. Akan tetapi, dia menilai untuk kasus ini siapa pun pelakunya, baik publik maupun oknum anggota kepolisian, maka sudah semestinya proses hukum berjalan.

Sementara itu untuk pelaporan ke pihak Propam sendiri masih dalam tahap diskusi. Sedangkan opsi berkirim surat kepada Kabareskrim juga masih akan diperhitungkan kembali.

Tidak berhenti sampai di situ, Ade mengatakan LBH Pers mencatat setidaknya ada tujuh jurnalis yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan saat meliput aksi unjuk rasa di Kompleks MPR/DPR beberapa waktu lalu.

"Jadi yang dua sudah bikin laporan, yang penganiayaan, jurnalis Katadata.co.id dan jurnalis Kompas.com. Terus yang dua lagi satu Tirto.id dan kemudian Narasi TV," kata dia.

Sementara sisanya, dua di antaranya sudah membuat pelaporan. Akan tetapi satu jurnalis dari IDN Times karena terganjal beberapa hal administrasi jadi urung dilakukan.

Di sisi lain, dia memberikan catatan penting bahwasanya dari setiap kronologis kekerasan terhadap pers, wartawan yang mendapatkan penghalangan dan kekerasan saat meliput sebetulnya sudah menunjukkan kartu pers yang menandakan dia adalah wartawan.

Akan tetapi, upaya tersebut seakan tidak dipedulikan. Sehingga penghalangan dan kekerasan terhadap pers masih saja sering terjadi.

"Jadi dengan alasan 'oh saya enggak tau kamu jurnalis atau bukan', itu menurut saya enggak bisa masuk akal karena jurnalis sudah menunjukan 'saya jurnalis', sudah ada itikadnya, itu mayoritas kasus mereka sudah menunjukkan itu, tapi ya tetap terjadi kekerasan," imbuhnya.

Terpisah, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengaku akan mengkonfirmasi kembali laporan yang ditolak. Hal itu lantaran dia perlu menanyakan terlebih dahulu alasannya.

Sementara itu, ketika disinggung diarahkan ke Propam, Ade berujar hal itu bisa saja apabila tersangkanya berasal dari personel kepolisian.

"Ya mungkin tersangkanya langsung kepada personel. Karena kalau personel aktif yang menangani Propam," ucapnya.

Cara buzzer bekerja dan alarm bahaya di baliknya

Cara buzzer bekerja dan alarm bahaya di baliknya

Selasa, 15 Okt 2019 20:42 WIB
Riwayat Stasiun Gambir, dahulu jadi tumpuan

Riwayat Stasiun Gambir, dahulu jadi tumpuan

Senin, 14 Okt 2019 21:28 WIB
Denny Siregar: Saya bekerja tanpa komando

Denny Siregar: Saya bekerja tanpa komando

Sabtu, 12 Okt 2019 07:57 WIB