Media / Media sosial

Buzzer politik kian ramai jelang Pilpres 2019

Semakin dekat dengan Pilpres 2019, kian banyak buzzer politik bayaran demi memuluskan pesta demokrasi di dunia maya.

Buzzer politik kian ramai jelang Pilpres 2019
Di Indonesia, istilah buzzer diartikan sebagai pengguna media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lainnya, dengan pengikut atau followers ribuan orang. Biasanya, jasa buzzer dibayar sesuai kesepakatan. / Istimewa

Semakin dekat dengan Pilpres 2019, kian banyak buzzer politik bayaran demi memuluskan pesta demokrasi di dunia maya.

Di Indonesia, istilah buzzer diartikan sebagai pengguna media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lainnya, dengan pengikut atau followers ribuan orang. Biasanya, jasa buzzer dibayar sesuai kesepakatan.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menguraikan keresahannya terhadap buzzer politik yang kian marak dan bertebaran di media sosial. Terutama pada masa-masa menjelang Pilpres 2019 seperti sekarang. 

Buzzer politik, menurutnya, kini menjadi lapangan pekerjaan atau profesi yang populer namun tidak memiliki kejelasan. Ketidakjelasan ini, lanjutnya, diakibatkan banyak buzzer yang bersembunyi di balik akun anonim dan tidak memiliki identitas sungguhan.

"Buzzer ini menjadi kebutuhan sekarang, tapi tata caranya kurang bagus dan tidak beretika," tutur Ferdinand di Tebet, Jakarta, Jumat (12/10).

Ferdinand mengakui, atmosfer politik di media sosial dalam negeri seringkali di luar batas. Namun, sebagai politisi, ia sudah harus mempersiapkan diri akan komentar-komentar negatif yang dapat menyerangnya. 

Adapun, sambungnya, menjelang Pilpres 2019, polarisasi dua kubu semakin jelas terlihat dan tidak terhindarkan. "Pasti akan ada seperti itu, terpecah dua di media sosial," lanjutnya.

Meski buzzer kerap dihubungkan dengan sesuatu yang negatif, penggagas 'Ruang Sandi' Dimas Akbar mengatakan, profesi buzzer seharusnya dipandang mulia karena menyebarkan informasi politik ataupun mempromosikan kandidat tertentu. 

Hanya saja, kata dia, dalam perkembangannya buzzer mendapat predikat negatif terkait kontestasi politik dalam negeri.

"Di seluruh kanal media sosial itu pasti ada buzzer-nya, tapi Twitter memang porsi politiknya paling banyak dan terus bertambah," jelas Dimas.


Berita Terkait

Kolom