Jelang pemilu, media sosial tingkatkan polarisasi politik

Indonesia dan Australia sama-sama tengah menjalani tahun politik. Pasalnya, pada tahun depan kedua negara akan menggelar pemilu. 

Menjelang pemilu, media massa memiliki peran politik yang besar sebagai sarana informasi publik. Tidak hanya media massa, dalam era digital, media sosial pun berperan signifikan dalam memengaruhi diskursus publik.

"Di media sosial yang dibagikan biasanya adalah hal-hal yang ekstrem dan sangat memiliki keberpihakan. Bisa dibilang ini adalah bagian dari alasan adanya polarisasi politik," tutur koresponden Australian Broadcasting Corporation (ABC) News untuk Indonesia David Lipson dalam diskusi publik 'Media and Politics: An Exercise in Democracy' di Hotel Kosenda, Jakarta pada Kamis (20/12).

Lipson menyebut media sosial kini menjadi semacam lingkungan untuk meneguhkan keyakinan atau pendirian yang sudah dipegang oleh masing-masing individu atau kelompok. Makin banyak orang yang menyaring informasi yang hanya selaras dengan keyakinan atau pendirian mereka.

Bagi Lipson, hal tersebut akan berimbas pada demokrasi dan dapat menumpulkan pemikiran masyarakat.

"Masyarakat kini tidak banyak yang membaca berita kurasi lagi. Mereka membaca lini masa media sosial masing-masing yang hanya berisi pendapat dari lingkaran kelompok mereka, tidak terpapar pada ide-ide menantang atau baru," imbuhnya. 

Sementara itu, jurnalis politik senior Antony Lee menuturkan pada taraf tertentu media sosial telah mengubah cara reporter melaporkan topik politik. Kini media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk memahami suasana hati publik. 

"Dari media sosial dapat terlihat tanggapan masyarakat tentang kebijakan tertentu yang ditawarkan oleh pemerintah atau politikus. Semakin banyak politikus yang aktif di media sosial, maka wartawan menjadikannya sebagai alat mengumpulkan informasi," ungkap Antony.

Namun, menurut Antony, media sosial juga membawa sejumlah dampak negatif bagi jurnalisme khususnya peliputan politik. Dia menilai dengan polarisasi yang makin jelas, kini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa berkurang.

"Orang tidak lagi melihat pesan yang Anda bawa, dalam pikiran mereka sudah memegang pendirian tertentu. Ketika media massa memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, mereka akan mengatakan bahwa media massa menentang sisi yang mereka bela," jelasnya.

Terutama dalam pemilu yang terpolarisasi, media massa mendapat tantangan lebih. Jika media massa mengkritik kandidat A, maka pendukung garis keras mereka akan berpikir bahwa media massa tersebut mendukung kandidat B, dan sebaliknya. 

"Kami (media massa) benar-benar menghadapi masalah untuk melaporkan berita dalam masyarakat yang terpolarisasi menjelang pemilu ini. Tetapi tidak ada jalan lain, harus kami lalui," lanjut Antony.

Lipson sendiri meyakini tidak sedikit media massa yang berkontribusi dalam polarisasi ini. Untuk menarik pembaca, banyak media massa yang justru menyoroti isu kepribadian kandidat dibanding program yang mereka usung.

"Tergantung media massa untuk mengambil tanggung jawab mereka dan tidak hanya memberitakan masalah kepribadian atau identitas kandidat. Menurut saya kebijakan masih memiliki peran penting dalam pemilu dan politik Australia. Masyarakat masih peduli dengan isu-isu seperti ekonomi dan pendidikan," ujarnya.

Sependapat dengan Lipson, Antony menyebut, pemberitaan sebagian besar media massa kini lebih cenderung fokus pada sisi persaingan kandidat karena memang bumbu itulah yang menjual dan menarik pembaca.

"Media massa kurang mengangkat tentang program yang ditawarkan kandidat. Ini tidak baik bagi demokrasi dalam jangka panjang karena orang akan pergi ke tempat pemungutan suara tanpa mengetahui jenis program yang para kandidat usung," ungkap Antony.

Antony menekankan media massa memiliki tanggung jawab untuk membentuk wacana publik. Hal itu tergantung apakah media massa ingin fokus melaporkan program kandidat, atau malah menyoroti pertengkaran para kandidat.

"Jika media massa ingin fokus pada program tertentu yang para kandidat bicarakan selama debat mendatang, mungkin kita akan memiliki wacana publik yang lebih baik setelah debat. Tetapi jika mereka hanya menulis atau melaporkan hal-hal sepele selama perdebatan, kita tidak akan berakhir dengan pembicaraan yang lebih baik daripada sekarang," tuturnya.