sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jumlah jurnalis alami kekerasan saat liput demo UU Ciptaker bertambah

Jumlah ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari laporan awal pada Sabtu (10/10), yakni 28 kasus.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 26 Okt 2020 16:57 WIB
Jumlah jurnalis alami kekerasan saat liput demo UU Ciptaker bertambah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merilis data terbaru jumlah jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, dari 7 Oktober hingga 21 Oktober.

AJI mencatat sebanyak 56 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Jumlah ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari laporan awal pada Sabtu (10/10), yakni 28 kasus.

Kekerasan terhadap jurnalis saat meliput terbanyak terjadi di Malang atau 15 kasus. Disusul kemudian Jakarta delapan kasus, Surabaya enam kasus, dan Samarinda lima kasus. Dari segi jenis kekerasan, mayoritas berupa intimidasi atau 23 kasus. Kemudian perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan atau 13 kasus, dan kekerasan fisik atau 11 kasus.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah mengategorikan kekerasan terhadap jurnalis sebagai pelanggaran. Ironisnya, pelaku dari semua peristiwa kekerasan terhadap jurnalis adalah polisi, institusi yang semestinya menegakkan hukum. Misalnya, dalam kasus di Jakarta, terdapat enam jurnalis ditahan di Polda Polda Metro Jaya bersama para pengunjuk rasa, Meski, dua hari kemudian dibebaskan. 

“Setidaknya ada dua kasus kekerasan yang terjadi di Ternate, Maluku Utara, yang dilaporkan ke polisi. Awalnya laporan disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Maluku Utara, 21 Oktober 2020. Pengaduan ditolak karena belum ada rekomendasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Saat ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, juga ditolak dengan alasan mereka hanya menangani yang berhubungan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar Ketua AJI Abdul Manan dalam keterangan tertulis, Senin (26/10).

Jumlah ini telah menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan polisi sebagai pelakunya. Saat unjuk rasa mahasiswa menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP pada akhir September 2019, tercatat 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Empat kasus telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan tiga kasus di Polda Sulawesi Barat. Namun, hingga saat ini, belum ada kemajuan dari pelaporan tersebut.

Untuk itu, Abdul Manan mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan adanya proses hukum terhadap polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Ia juga menuntut Kapolri Jenderal Idham Azis memeriksa Polda Maluku Utara karena menolak laporan jurnalis atas kekerasan yang dialaminya. Selain itu, Kapolri Jenderal Idham Azis diminta untuk mengkaji materi pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian, terkait soal bagaimana personel polisi menangani unjuk rasa.

Untuk Komisi III DPR, Abdul Manan mendesak untuk mempertanyakan kinerja Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ia juga mendorong Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM untuk memastikan polisi bekerja secara profesional, khususnya menyangkut kekerasan terhadap jurnalis.

Sponsored
Berita Lainnya