Kartu merah Donald Trump untuk pers

Amerika Serikat (AS) dan dua negara tetangganya, yakni Meksiko dan Kanada, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2026. Sebagai bagian dari persiapan pesta sepak bola akbar tersebut, presiden FIFA Gianni Infantino mengunjungi Gedung Putih. 

Dalam pertemuannya dengan Presiden Donald Trump, Infantino menunjukkan referensi kartu wasit. Dia mengatakan, "Wasit, punya sejumlah kartu, yaitu kuning dan merah. Kartu kuning adalah peringatan. Dan ketika Anda ingin mengusir seseorang, Anda menggunakan kartu merah."

Trump langsung meraih kartu merah dari tangan Infantino dan sembari tertawa dia bergaya seolah-olah menyodorkannya kepada para wartawan. Tawa mengiringi tindakan Trump tersebut.

Setelahnya, presiden ke-45 AS itu meletakkan kartu merah di atas mejanya dan Infantino mengajarkannya cara menunjukkan kartu yang umumnya dipraktikkan. Trump pun kembali memberikan kartu merah kepada awak media, namun kali kedua, dia melakukannya dengan cara yang lazim dilakukan wasit di tengah pertandingan sepak bola.

Dengan bercanda, Infantino kemudian mengatakan, "Ini berguna untuk Anda." 

Hubungan media dan pemerintah sejatinya saling membutuhkan, meski tidak jarang berseberangan. Namun, sejak Trump berkuasa, relasi keduanya jauh dari kata akur.

Presiden ke-45 AS itu memusuhi media-media yang memuat laporan yang mengkritik kebijakannya. Dia bahkan melabeli lima media, yakni CNN, New York Times, NBC, ABC, dan CBS sebagai musuh rakyat. 

Selain itu, Trump juga kerap menyatakan bahwa pers menyebar berita palsu yang menyesatkan.

Pada awal Agustus ini, media AS dilaporkan melancarkan kampanye terkoordinasi yang belum pernah terjadi. Gerakan ini dipimpin oleh harian Boston Globe, yang menegaskan bahwa "perang kotor melawan kebebasan pers harus diakhiri."

Kampanye tersebut tidak hanya diikuti oleh media cetak dan online, namun juga oleh radio dan televisi. Asosiasi Radio Television Digital News meminta pada 1.200 anggotanya untuk meluangkan waktu siar guna menjelaskan sikap bersama tentang peran yang mereka jalankan dalam menjaga hak publik untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah.
 

Sumber: Express dan VOA