Koalisi Masyarakat Sipil tolak persekusi media

Jika persekusi pada TEMPO tak ditindak tegas, maka akan muncul pelaku persekusi baru. Sebab, pelaku menganggap benar apa yang dilakukan FPI.

Koalisi Masyarakat Sipil tolak persekusi media Diskusi pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Persekusi Media, Rabu (21/3). (Robi/Alinea)

Aksi geruduk kantor TEMPO yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) pada 16 Maret silam dinilai merupakan bentuk persekusi dan intimidasi media. Langkah FPI tersebut menuai keprihatinan dari berbagai pihak yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin menyatakan, peristiwa tersebut menunjukan lemahnya perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi. Jika hal itu dibiarkan terjadi terus-menerus, dikhawatirkan akan muncul organisasi serupa yang akan menjadi pelaku-pelaku baru. Sebab, mereka menganggap apa yang dilakukan FPI adalah sebuah kebenaran, sehingga duplikasi tindakan sangat mungkin terjadi.

Di sisi lain, persekusi dan intimidasi itu tak hanya sekadar ancaman bagi TEMPO, namun ancaman nyata pada seluruh media massa tanah air.

Demonstrasi atau aksi massa merupakan hak asasi yang dijamin oleh hukum di negara ini. Namun jika itu diniatkan untuk menduduki, berorasi yang memuat hate speech hingga memaksa untuk mengakui kesalahan, termasuk mengintervensi ruang redaksi, dan berbagai bentuk intimidasi lainnya, maka itu tergolong mengingkari supremasi hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum sudah seharusnya melindungi pers, sebab melindungi pers sama dengan melindungi kedaulatan berekspresi.

Nawawi berpendapat, yang dilakukan TEMPO merupakan kegiatan jurnalistik yang dilindungi konstitusi. Seperti yang termaktub dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan juga pasal 28 (F) UUD 1945 yang sesuai dengan fungsi pers, bahwa pers adalah lembaga kontrol yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan.

Lebih lanjut, dalam pasal 44 UU Pers disebutkan, seandainya ada kelompok yang merasa keberatan atau dirugikan dengan sebuah karya jurnalistik, mekanisme protes adalah melalui hak jawab atau hak koreksi. Selain itu bisa pula dengan melakukan pengaduan kepada Dewan Pers, karena itu adalah lembaga yang berwenang menilai apakah ada pelanggaraan kode etik atau tidak.

Nawawi dalam diskusi yang dihelat kemarin, mendesak aparat kepolisian untuk mengambil langkah proaktif dalam melindungi warga negaranya. Tujuannya, agar perilaku main hakim sendiri dari organisasi-organisasi yang mengusung kebenaran dan tafsir tunggal bisa diminimalisir. Langkah tegas tersebut juga dilakukan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena telah melakukan vonis sepihak terhadap media atau seseorang yang berbeda pandangan.

Bahkan menurut Nawawi, sepanjang 2016 tercatat sudah enam kali FPI melakukan intimidasi kepada jurnalis di antaranya kepada Kompas, jurnalis tirto.id, Metro tv, Global TV, dan jurnalis Tops Skor.

Pernyataan sikap

Koordinator Safenet Damar Juniarto menegaskan, atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Persekusi Media, menyatakan sikap terkait persekusi FPI atas TEMPO.

Pertama, menuntut kepada presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas dalam membela kebebasan pers dan kebebasannya berekspresi sebagai wujud keberpihakan kepada demokrasi dan HAM.

Kedua, menuntut kepada semua pemimpin politik untuk memiliki rasa tanggung jawab dan toleransi dalam kehidupan bernegara agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, dan HAM dapat dinikmati oleh warga negara

Ketiga, kepala kepolisian Indonesia harus mengawal perlindungan hukum kepada pers dan media yang merupakan pilar demokrasi keempat. Terutama untuk memastikan, mereka mendapatkan situasi yang kondusif sehingga media dapat bekerja secara independen.

Selanjutnya, menghimbau kepada semua pihak yang merasa memiliki keberatan terhadap karya jurnalistik, untuk tetap menghormati kebebasan pers dan UU Pers.

Sebagai Informasi Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pereksekusi Media digawangi sejumlah organisasi dari LBH Pers, YLBHI, Kontras, Aliansi Jurnalis Independen, Amnesty International Indonesia, dan Safenet.


Berita Terkait