sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Dewan Pers: RKUHP UU Pers harusnya dicabut bukan ditunda

Dewan Pers menilai RKUHP yang bersebrangan dengan UU No 40 tentang Pers harusnya dicabut agar tidak tumpang tindih.

Mona Tobing
Mona Tobing Minggu, 03 Nov 2019 10:00 WIB
Dewan Pers: RKUHP UU Pers harusnya dicabut bukan ditunda

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan, pembahasan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak ditunda, tapi dicabut.

Agung menjelaskan, jika kalimat yang dipakai adalah kata tunda, maka pembahasan RKUHP dapat dilanjutkan lagi di masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya.

Seharusnya pembahasan pasal dalam RKUHP yang berseberangan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dicabut. Agar tidak terjadi tumpang-tindih.

Dalam kesempatan itu, Agung turut mengapresiasi asosiasi pers dan aktivis masyarakat, dan mahasiswa yang mau menyuarakan aspirasi untuk menolak pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.

"Kami bersyukur ada dorongan juga dari teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat, teman-teman pers. Bahkan Ketua DPR dipaksa buat tanda tangan. Kita minta kalau RKUHP tidak bisa. Itu harus dicabut kalau tidak dibatalkan. Karena apa, nanti jadi persoalan," kata Agung.

Dewan Pers dikatakan Agung, mendukung penguatan aspirasi dari asosiasi pers untuk menolak jika pembahasan RKUHP kembali dilanjutkan.

"Karena, kalau teman-teman menyerah, selesai urusannya. Kalau kita tidak menyuarakan, tidak menggemakan, RKUHP kemarin ditandatangani juga. Ketuk palu juga," kata dia.

Agung bercerita dua hari menjelang RKUHP dibahas di rapat paripurna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan itu ditunda. Namun, beda dengan Jokowi, para anggota dewan saat itu tidak sependapat. (Ant) 

Sponsored