1 tahun kepemimpinan Jokowi, PKS: Gaduh, gagap, gagal

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR memberikan tiga kata atas penilaian satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, yakni, gaduh, gagap, dan gagal.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menilai, kondisi tersebut dapat menyebabkan negara berjalan tanpa arah. Padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.

Kegaduhan yang terjadi akibat kepemimpinan Jokowi ditimbulkan oleh para pembantunya. Salah satu contohnya, pernyataan menteri agama terkait larangan cadar dan celana cingkrang, sertifikasi penceramah. 

Kemudian, menteri dalam negeri ihwal pelaksanaan pilkada langsung. Termasuk menteri kesehatan kerap membuat pernyataan yang terkesan menyepelekan Covid-19.

"Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," ujar Sukamta, dalam pernyataannya, Rabu (21/10).

Sementara kegagapan pemerintahan Jokowi tercermin dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal itu didasari karena masih lemahnya konsep pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T).

Merujuk data worldometers, jumlah tes yang dilakukan di Indonesia hanya mencapai 15 per 1000 penduduk. Angka itu menempatkan Indonesia di bawah Filipina dengan perolehan 39 tes per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. 

"Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan," tegasnya.

Sedangkan kegagalan pemerintahan Jokowi, terlihat dalam mencapai target pembangunan, terutama di sektor ekonomi yang sudah memasuki fase resesi. Menurutnya pandemi Covid-19 tak bisa menjadi alibi atas kegagalan penuhi target.

"Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3% di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02%," tuturnya.

Apalagi selama enam tahun pemerintahan, Jokowi telah menambah utang sebesar Rp2.833,14 triliun. Jika dikalkulasikan, utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun per Agustus 2020.

"Sementara banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual sangat rendah, baik sebelum dan saat pandemi," ujar dia.

"Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan UU Cipta Kerja," tandasnya.