12 pemerintah kabupaten/kota masuk kategori baik pencegahan korupsi

Per September 2020, dari 508 pemerintah kabupaten/kota, hanya 12 yang masuk dalam kategori baik dalam capaian menjalankan 11 strategi nasional pemberantasan korupsi. Hal itu merupakan implementasi aksi Surat Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, yang memprihatinkan 312 kabupaten/kota masuk kategori kurang. Sementara 184 lainnya tergolong cukup.

"Apresiasi diberikan kepada sembilan kabupaten kota yang performanya baik, nilainya di atas 80%, yaitu Kab. Banggai, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Pringsewu, Kab. Karawang, Kab. Bontang, Kab. Kuningan, Kab. Muko-Muko, Kota Singkawang dan Kab. Konawe Selatan," paparnya saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Rabu (16/12).

Adapun SKB yang dimaksud ditandatangani oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Staf Kepresidenan.

Di tingkat pemerintah provinsi (pemporv), Suharso menyebut, ada tiga pemprov yang masuk kategori baik, 13 kurang, dan 18 tergolong cukup. Dari semua itu, ada dua pemprov yang memiliki performa di atas 80%.

"Apresiasi diberikan kepada dua provinsi yang walaupun memiliki sub-aksi cukup banyak, tetapi tetap menunjukkan performa yang baik. Nilainya di atas 80%, yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat," katanya.

Sedangkan di tingkat pemerintah pusat, progres capaian dari 87 kementerian/lembaga (KL) yang menjadi penanggung jawab aksi, ada 23 KL masuk kategori baik. Selanjutnya, 23 KL dianggap kurang dan 41 KL lainnya terbilang cukup.

"Yang patut diapresiasi adalah tiga KL yang walaupun punya sub-aksi banyak, tetapi tetap menunjukkan performa baik. Nilainya di atas 80% dalam pencegahan korupsi, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian ESDM," ucapnya.