2 tahun kasus Novel Baswedan: Saya menagih komitmen presiden

Menanti presiden turun tangan

Meski telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo, Novel menyayangkan tim pencari fakta yang independen atas kasus yang dialaminya belum dibentuk hingga kini. Padahal, permintaan itu diajukan Novel kepada sejak 18 bulan yang lalu. Novel berharap presiden turun tangan untuk menuntaskan kasusnya ini.

“Mestinya, apa yang saya lakukan itu adalah meminta Bapak Presiden untuk mau membentuk tim pencari fakta. Kenapa? Karena ada fakta-fakta yang disembunyikan,” ujar Novel. “Tentunya ini akan menjadi sejarah, sejarah bagi Indonesia bahwa Jokowi mau membentuk itu. Itu suatu nilai plus buat beliau.”

Alasannya, jalur formal sudah buntu, dan menurutnya, memerlukan tangan presiden untuk membukan jalan. Novel khawatir, bila terus dibiarkan buntu dan semacam ada pembiaran mengenai perkaranya akan timbul risiko-risiko yang lebih besar.

“Ke depan orang yang meneror KPK akan semakin berani. Kenapa? Toh enggak diungkap tuh,” ucap Novel.

Kekhawatiran lainnya, akan ada tekanan psikologis bagi orang-orang yang terkena teror. Sebab, aktor yang berpotensi terkena teror akan semakin banyak.

“Enggak ada yang ditangkap tuh. Jadi apakah itu bukan menjadi masalah besar?”

Novel mengaku, dirinya diminta presiden untuk menahan diri, tak membicarakan perkara pengusutan atas kasusnya. Ia tak habis pikir, terlebih permintaan itu disampaikan menjelang pemilu. Ia berpendapat, justru seharusnya jelang pencoblosan, pengungkapan kasusnya membutuhkan komitmen para calon pemimpin bangsa ini.

“Beliau berpesan diam. Artinya beliau sebagai presiden menurut saya tidak cukup responsif. Kalau sekarang keadaannya sudah separah ini, lalu saya menuntut komitmen beliau, salahkah saya?” kata Novel.

Novel menuturkan, sebagai presiden petahana, ia berharap Jokowi mau bersikap membuka jalan atas kebuntuan yang terjadi, dan keengganan polisi mengungkap kasusnya. Masa kampanye, bagi Novel, merupakan masa yang tepat untuk meminta kepada masing-masing kandidat presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan janji atau komitmennya.

“Saya berpikir begini, seandainya Pak Jokowi berani bilang, ‘kalau saya jadi presiden, nanti saya akan pelajari itu,’ atau apapun yang dikatakan. ‘Dan Pak Kapolri kalau enggak ungkap selama dua bulan, akan saya copot beliau’. Orang perkara semudah itu enggak bisa diungkap kok,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, berkembang ancaman-ancaman kebocoran informasi yang bisa menggagalkan operasi penangkapan koruptor.

Seperti dirincikan dalam petisi 114 penyedik dan penyelidik KPK itu, pegawai KPK mengharapkan sikap aktif pimpinan KPK terkait lima poin keberatan yang dapat mengganggu profesionalitas KPK. Lima hal ini meliputi hambatan penanganan perkara di tingkat kedeputian penindakan, tingkat kebocoran yang tinggi dalam penyelidikan dan penyidikan korupsi, perlakuan khusus kepada saksi, kesulitan penggeledahan dan pencekalan, dan pembiaran dugaan pelanggaran berat.

Terkait masalah yang menjadi keberatan pegawai KPK tersebut, Novel menyimpulkan ada pola tindakan perlawanan terhadap KPK.

“Setiap kali kami melakukan aksi, selalu ada orang tertentu, kelompok-kelompok tidak jelas, melakukan upaya perlawanan, pembusukan, penghinaan terhadap KPK,” kata Novel.

Novel berkata, terkadang ia merasa jengkel dengan kasus ini. Padahal, seseorang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, berbuat baik, dan berkorban, tetapi kemudian dihina habis-habisan.

“Saya kira Pak Jokowi juga pernah berbicara seperti itu. Ketika beliau dihina juga marah, jadi kurang lebih seperti itu. Saya juga manusia biasa, sama seperti beliau,” ujar Novel.