sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

2018, KY advokasi 11 hakim terima intimidasi hingga ancaman

KY juga menerima 581 permohonan pemantauan persidangan sepanjang 2018.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Senin, 31 Des 2018 19:59 WIB
2018, KY advokasi 11 hakim terima intimidasi hingga ancaman

Komisi Yudisial menyatakan terdapat sejumlah hakim yang mengalami tekanan saat menjalankan tugasnya di sepanjang tahun 2018. KY pun telah melakukan advokasi kepada 11 hakim yang menerima tekanan selama tahun 2018.

"Sepanjang tahun 2018, KY telah menerima 11 permohonan advokasi hakim" kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, di Gedung KY, Jalan Kramat, Jakarta, Senin (31/12).

Jayus mengatakan, 11 permohonan advokasi hakim terdiri dari beragam bentuk. Mulai dari gangguan intimidasi dalam proses persidangan, mengganggu pelaksanaan eksekusi, sampai  mengancam keamanan hakim. 

Namun Jayus tak merinci perkara-perkara yang ditangani berkaitan dengan ke-11 hakim tersebut. Ia hanya menegaskan, pihaknya selalu siap mendampingi para hakim.

Selain itu, dia menyebut KY telah menerima 581 permohonan pemantauan persidangan. 517 permohonan di antaranya berasal dari masyarakat, sementara 64 lainnya dari  inisiatif KY. Dari total permohonan tersebut, KY baru bisa memantau 278 persidangan yang berada di berbagai wilayah.

Jayus juga memaparkan, terdapat 10 provinsi yang paling banyak menyampaikan permohonan sepanjang 2018. Dia merinci, DKI Jakarta menyampaikan 126 permohonan, Jawa Timur sebanyak 79 permohonan, Jawa Tengah 49 permohonan, Jawa Barat 43 permohonan, Sumatera Utara 42 permohonan, dan Sumatra Selatan 36 permohonan. 

Kemudian Riau sebanyak 32 permohonan, Sulawesi Utara 20 permohonan, Sulawesi Selatan 20 permohonan, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 19 permohonan.

Lebih lanjut, Jayus menyampaikan, KY menyebut telah melaksanakan pemantauan persidangan terhadap 101 perkara dari total permohonan. Persidangan tersebut, digelar di sejumlah pengadilan tingkat daerah.

Sponsored

Dia merinci, 21 perkara terjadi di Jawa Timur, 17 perkada di DKI Jakarta, Riau 17 perkara, Jawa Barat 12 perkara, dan Jawa Tengah 12 perkara. 

"Perkara yang dimonitor terdiri atas perdata 57 perkara, pidana khusus 46 perkara, dan pidana umum 34 perkara," ujarnya. 

Berita Lainnya