3 kebijakan pemerintah tangani Covid-19 dikritik netizen

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan sejumlah kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk tangani coronavirus disease 2019 (Covid-19)  mendapat sentimen negatif dari publik. Hal itu tercermin dari hasil analisis big data bertajuk "Kebijakan Penanganan Covid-19: Sentimen atas Kebijakan Ekonomi".

Analisis big data itu dilakukan dari persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah dalam menanganani Covid-19. Adapun sampel sentimen itu diambil dari cuitan warganet di twitter pada rentang waktu 25 Maret hingga 25 April 2020.

"Analisis yang kita lakukan masih dominasi oleh sentimen negatif sebesar 68%, dan kita dapatkan sekitar 480.000 perbincangan dari 400.000 orang," kata peneliti Indef Datalyst Center Imam Maulana, dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (26/4).

Imam menyebut kebijakan ekonomi yang mendapat sentimen negatif dari netizen yakni pertama, jaring pengamanan sosial. Berdasarkan hasil analisisnya, program tersebut mendapat sentimen negatif sebesar 56% dari warganet Twitter.

"Topik pembicaaran yang paling ramai dibicarakan adalah pendataan bansos yang tidak merata, dan sentimen positif adalah bansos yang sudah didistribusikan oleh pemerintah," tuturnya.

Kedua, Program Kartu Prakerja juga tidak luput mendapat sentimen negatif dari netizen. Program itu meraih sentimen negatif sebesar 54%. Sementara, topik pembicaraan yang paling populer oleh warganet adalah bantuan tunai lebih efektif untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi daripada Kartu Prakerja.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menambahkan kebijakan ketiga yang mendapat sentimen negatif yakni pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik. Total sentimen negatif dari warganet atas kebijakan itu mencapai 54%.

Menurutnya, sentimen negatif itu didapat lantaran Presiden Joko Widodo tidak tegas dalam memutus kebijakan. Dia menilai ketidaktegasan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam mengambil kebijakan ditenggarai persoalan popularitas.

"Nah jadi saya kira presiden khawatir bahwa dia tidak akan disukai masyarakat Jawa karena melarang pulang ke asalnya," ujar dia.

Menurutnya, pola pikir seperti itu dalam mengambil kebijakan saat kondisi krisis sangat keliru. "Tidak boleh lagi punya pandangan seperti calon presiden kayak masa kampanye, masih ingin popularitasnya tinggi, kemudian tidak mau menjalankan kebijakan yang tidak populis tetapi benar," ujar Eko.

Eko mengatakan, kebijakan yang tidak tegas akan memberanggus rakyat ke kematian. "Kebijakan tidak tegas ini ingin populer, ingin tidak tidak disukai oleh rakyat, tetapi menjerumuskan rakyat ke liang lahat kematian," tutup Eko.