sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pembebasan 30 ribu napi dan anak: Sumut terbanyak, disusul Jatim dan Jabar

Pembebasan napi terkait Covid-19 bukan untuk koruptor

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 01 Apr 2020 09:33 WIB
Pembebasan 30 ribu napi dan anak: Sumut terbanyak, disusul Jatim dan Jabar
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 26940
Dirawat 17662
Meninggal 1641
Sembuh 7637

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho menegaskan, pembebasan sekitar 30.000 narapidana dan anak melalui mekanisme asimilasi dan integrasi bukan untuk tahanan pelaku kejahatan korupsi, terorisme, narkotika, keamanan negara, HAM berat, serta kejahatan transaksional.

"Ini hanya untuk narapidana atau anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing," kata Nugroho, dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Rabu (1/4).

Pembebasan narapidana dan anak, kata dia, paling banyak ada di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan total 4.730 orang, Jawa Timur (Jatim) sebanyak 4.347 orang, dan Jawa Barat (Jabar) 4.014 orang.

"Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana atau anak di lapas atau rutan atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19," ucap Nugroho.

Terpisah, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi menilai pembebasan narapidana dan anak dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Bahkan, penghematan nilai anggaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. "Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai Rp260 miliar, selain mengurangi angka overcrowding," tutur dia.

Untuk diketahui, pembebasan narapidana dan anak telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tertanggal 30 Maret 2020.

Keputusan itu menerangkan, pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak merupakan upaya pencegahan, penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan (rutan) dari pandemi Covid-19.

Sponsored

Pembebasan anak melalaui proses asimiliasi, dapat dilakukan untuk narapidana yang sudah menjalani 2/3 dan jatuh pada 31 Desember 2020. Selain itu, ketentuan itu berlaku untuk narapidana anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020.

Pembebasan melalui proses asimilasi juga dapat berlaku untuk anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing. Nantinya, surat kepututusan asimilasi akan dikeluarkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Sedangkan proses pembebasan dengan mekanisme integrasi, dapat dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang sudah menjalani 2/3 hukumannya, dan anak yang sudah menjalani setengah masa pidananya.

Pembebasan melalui proses integarsi juga dapat berlaku untuk anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Nantinya, usulan pembebasan dapat dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan, dan penerbitan surat dilakukan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan.

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekelituan/kesalahan dalam Keputusan Menteri ini dilakukan sebagaimana mestinya," bunyi penggalan kalimat dalam keputusan tersebut.

Berita Lainnya