4 fraksi DPRD DKI tak miliki dasar hukum tolak P2APBD 2019

Aksi walk out saat rapat paripurna DPRD DKI terkait Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P2APBD) tahun anggaran 2019 dianggap biasa saja. 

Politikus Partai NasDem DKI, Bestari Barus menilai, penolakan empat fraksi sama sekali tidak memengaruhi hasil P2APBD 2019. "Anggaran telah disepakti bersama antara DPRD dan Pemprov DKI pada 2019 lalu. Kok, ditolak. Makanya, saya bilang biasa saja, lah," kata Bestari, di Jakarta (7/9).

Dia mengungkapkan, sikap walk out Nasdem DKI dalam rapat paripurna penyampaian P2APBD 2019 tidak menunjukkan bentuk dari penolakan terhadap apa yang disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan. "Jadi, meski Nasdem walk out, itu hanya bentuk aktualisasi diri saja," bebernya.

Menurut dia, rapat paripurna P2APBD 2019 yang digelar hari ini, Senin (7/9) tentu berbeda dengan LPJ pada umumnya. Kata Bestari, ini hanya mendengarkan keterangan saja tanpa ada bentuk tolak menolak terhadap laporan tersebut. 

"Kalau dulu itu kan LPJ, dan LPJ itu kan bisa tolak menolak. Nah, kalau sekarang hanya LKPJ, jadi hanya menyampaikan laporan keterangan. Jadi, tidak ada ruang tolak menolak. Jadi, sebetulnya hanya sebagai satu syarat administrasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda), menuju pembahasan APBD 2021,"  jelasnya.

Dia menilai, penolakan empat fraksi bukan keputusan yang dilahirkan secara kelembagaan (DPRD DKI-red), sehingga keputusan tersebut dianggap tidak ada persetujuan bersama. "Jadi, biasa aja," ketusnya.

Bestari menjelaskan, Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014  maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 itu tidak ada yang namanya penolakan P2APBD. Jika ditinjau lebih jauh, menolak dengan menggunakan dasar hukum yang mana. "Jadi saya anggap ini menjadi kekeliruan. Kedepan perlu belajar lagi," bebernya.

Meski demikian, Bestari menambahkan, aksi walk out sama sekali tidak mempengaruhi hubungan baik antara partai Nasdem dengan Anies Baswedan. Kata dia, komitmen partai Nasdem tetap sama yaitu mendukung penuh Gubernur Anies Baswedan dalam pagelaran politik mendatang. 

"Sama sekali tak pengaruhi hubungan antara Nasdem dengan Anies Baswedan. Sebagaimana, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh sampaikan bahwa Anies adalah salah satu orang yang dipandang cukup baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan diharapkan semakin baik," ucap dia. 

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat paripurna DPRD DKI mengenai P2APBD tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibumbui aksi walk out. Yakni, Fraksi Golkar, Nasdem, PSI, dan PAN.