4 fraksi DPRD tolak pertanggungjawaban APBD DKI 2019 

Rapat paripurna DPRD DKI mengenai Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P2APBD) tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibumbui aksi walk out. Empat fraksi yang keluar yaitu Golkar, Nasdem, PSI, dan PAN. 

Namun, aksi tersebut tidak memengaruhi hasil keputusan rapat. Pimpinan DPRD DKI tetap mengesahkan P2APBD tahun anggaran 2019 Pemprov DKI Jakarta. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna, Senin (7/9), di Gedung dewan DPRD DKI Jakarta. 

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 50 orang anggota dewan. Menurut dia, jumlah tersebut sudah kuorum sehingga P2APBD dapat disahkan. 

"Paripurna 50 orang. Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 untuk ditetapkan jadi peraturan daerah (perda) dapat disetujui," kata Ketua Pras, sapaan akrabnya.

Adapun alasan keempat fraksi keluar rapat lantaran mereka tak sepakat atau menolak laporan pertanggungjawaban P2APBD Pemprov DKI. Empat fraksi yang menolak menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tidak transparan dalam menyampaikan data laporan pengeluaran APBD 2019. 

"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda saya menolak P2APBD karena tidak ada transparansi. Kita percuma reses sudah tiga kali kalau itu tidak ditindaklanjuti," kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Zita Anjani. 

Zita menilai bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan tidak menindaklanjuti aspirasi warga melalui catatan reses yang dilakukan anggota DPRD selama tiga kali dalam setahun. "Kami di sini bukan cuma kunker, mohon Saudara Gubernur hargai kami. Kami mempertanyakan hasil reses kami," ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco turut serta mengkritisi. Kata dia, Gubernur DKI Anies Baswedan sama sekali tidak punya niat baik untuk bekerjasama dengan legislatif. 

"Sudah satu tahun kami dilantik di sini dan sudah tiga kali reses banyak juga aspirasi yang kami sampaikan tidak diwujudkan dengan eksekutif," kata Baco. 

Senada, anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI), Anthony Winza Probowo mengatakan Gubernur Anies tidak kooperatif dalam memberikan informasi yang utuh mengenai laporan pengeluaran APBD 2019.  

Menurutnya, sejak 15 April 2020 telah berikirim surat ke Pemprov DKI untuk meminta data laporan pengeluaran anggaran APBD 2019. Namun, surat tersebut tak berbalas. 

"Tidak dibalas, ditolak juga nggak, bagaimana kami sebagai wakil rakyat yang punya fungsi anggaran mau menyetujui pertanggungjawaban pak guberur. nggak bisa," kata Anthony.