4 provinsi paling berisiko saat terjadi karhutla dan Covid-19

Pemerintah memfokuskan pada mitigasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah pandemi coronavirus baru (Covid-19). Pangkalnya, kedua bencana itu membuat risiko berganda, khususnya kepada orang-orang rentan terpapar SARS-CoV-2.

"Menghadapi karhutla tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita menghadapi pandemi Covid-19 juga," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, saat webinar "Ancaman Karhutla dan Covid-19 di Masa Pandemi", Kamis (13/8). 

Karhutla menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma berat, kanker, dan beberapa penyakit lain. Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat rentan terpapar Covid-19 lantaran imunitasnya tidak optimal, seperti lansia dan komorbid macam hipertensi, diabetes, jantung, dan ISPA.

Doni melanjutkan, BNPB kini mengutamakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ke lapangan guna mengantisipasi karhutla. "Pencegahan merupakan langkah terbaik."

Di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla, ungkapnya, terdapat tiga upaya preventif. Pertama, mengembalikan kodrat gambut yang basah, berair, dan berawa.

Kedua, mengubah perilaku agar masyarakat mengintervensi pihak yang berupaya membakar lahan untuk membuka lahan. Terakhir, membentuk satuan tugas (satgas) daerah guna memantik kepedulian penanganan bencana.

Sementara itu, Yayasan Madani Berkelanjutan menganalisis pemetaan area rawan terbakar (ART) dan area potensi terbakar (APT) guna meminimalisasi risiko karhutla.

Data yang dikumpulkan dan diolah lalu disilangkan dengan Indeks Kewaspadaan Provinsi (IKP) dari Kawal Covid-19 guna mengetahui besaran ancaman karhutla dan pandemi di berbagai daerah.

"Serangan ganda karhutla dan Covid-19 ini telah nyata di depan mata," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Muhammad Teguh Surya, dalam kesempatan sama.

Berdasarkan tinjauan Madani, potensi karhutla terluas terdapat di Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sumatera Utara (Sumut). Setiap provinsi juga diwakilkan setidaknya tiga kabupaten/kota dengan luas area potensi terbakar 169 hektare (ha), seperti Karimun, hingga 6.152 ha, macam Natuna.

Temuan lainnya, Sumut, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi menjadi provinsi dengan ancaman karhutla dan Covid-19 tertinggi. "Apabila tidak diantisipasi, asap karhutla akan memperparah infeksi Covid-19," tegasnya.

Menurut Teguh, perlu kerja sama dan komitmen serius dari semua pihak dalam mencegah berulangnya karhutla, baik pada 2020 maupun tahun-tahun mendatang. 

Dia juga menekankan penanganan karhutla tidak sekadar fokus di penanggulangan dan pemadaman api, tetapi pencegahan. 

Adapun Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P3ML) Kemenkes, Wiendra Waworuntu, menerangkan, akan timbul dampak kesehatan imbas ISPA yang disebabkan karhutla.

Karhutla pun meningkatnya peluang virus melayang lebih lama di udara karena adanya aerosol yang diciptakan asap. Oleh sebab itu, respons penanggulangan pada wilayah riskan karhutla menjadi penting. 

Menurutnya, perlu protokol tersendiri guna mencegah penularan dan penyebaran ISPA dan Covid-19 saat karhutla.

Pada kesempatan sama, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menilai, perlu penegakan hukum dan sanksi kepada perusahaan yang di lahan konsesinya terdapat titik api. Kemudian, pelibatan masyarakat dalam menjaga dan pemanfaatan lahan gambut.

"Sebenarnya kalau mau melibatkan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan gambut kita harus mulai konsep membangun desa," ucapnya.

"Saya sependapat dengan Doni Monardo, Kalau lahan gambut harus ditanami jenis-jenis tanaman bernilai ekonomi, seperti pisang dan lidah buaya," tutup dia.