sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

5 kepala daerah usul ke Menhub opsi operasional KRL tangani Covid-19

Opsi yang diusulkan untuk menyikapi temuan tiga penumpang KRL yang positif Covid-19.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Rabu, 06 Mei 2020 08:55 WIB
5 kepala daerah usul ke Menhub opsi operasional KRL tangani Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Lima kepala daerah dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, akan segera mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan Budi Karya SumadiĀ untuk mengusulkan dua opsiĀ operasional layanan kereta listrik atau KRL. Mereka berharap Menhub menerapkan opsi yang direkomendasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Semua kepala daerah sepakat untuk segera mengirimkan surat ke Menteri Perhubungan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya di Bogor, Selasa (5/5).

Kesepakatan tersebut terjadi setelah para kepala daerah menggelar rapat koordinasi secara virtual untuk menyikapi temuan tiga penumpang KRL yang positif Covid-19.

Menurut Bima, usulan tersebut akan secepatnya dilakukan untuk menjaga momentum pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap dua yang berjalan satu pekan.

Adapun dua opsi yang akan diusulkan kepada Menhub, pertama meminta Kementerian Perhubungan menghentikan layanan KRL sementara. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi karyawan yang masih harus bekerja, Koementerian Perhubungan diminta berkoordinasi dengan instansi delapan sektor usaha yang dikecualikan saat PSBB, untuk menyediakan layanan transportasi antar jemput pegawai.

Opsi kedua adalah penerapan aturan yang lebih ketat pada KRL. Namun opsi ini direkomendasikan jika opsi pertama tidak dipenuhi pemerintah pusat.

Adapun aturan ketat yang dimaksud adalah penambahan gerbong, pengaturan ulang jam operasional KRL dengan menambah lagi jam operasionalnya, serta penyediaan layanan transportasi alternatif untuk antar jemput pegawai dari delapan sektor usaha yang dikecualikan.

"Ada seleksi ketat terhadap orang-orang yang masuk ke stasiun, misalnya dengan menunjukkan surat tugas dari perusahaan. Jadi kalau ada yang hanya ingin sekedar main, tidak bisa," kata Bima Arya.

Sponsored

Bima menambahkan, surat usulan rekomendasi tersebut sedang disusun untuk ditandatangani lima kepala daerah. "Hari Rabu besok akan dikirimkan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat," katanya.

Menurut Bima, surat usulan rekomendasi itu akan dilampiri hasil tes swab terhadap 325 orang di Stasiun Bogor pada Senin (27/4), dan hasil tes swab di Stasiun Bekasi pada Selasa. (Ant)

Berita Lainnya