sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

50 koruptor ajukan PK, pimpinan KPK bakal ke MA

Pengajuan PK di Mahkamah Agung seperti strategi baru koruptor.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 06 Okt 2020 20:55 WIB
50 koruptor ajukan PK, pimpinan KPK bakal ke MA
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya mencermati Peninjauan Kembali atau PK di Mahkamah Agung (MA) seperti strategi baru koruptor. Hal itu ditengarai karena mereka terkesan menerima putusan pengadilan dan tidak mengajukan banding dan kasasi.

"Tapi menunggu sampai inkrah, dilalui dulu, beberapa kemudian mengajukan PK," kata Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10).

Lebih lanjut, Ghufron mengatakan dari 22 perkara yang diputus MA, semuanya mendapatkan kortingan hukuman. Di sisi lain, saat ini lembaga antirasuah mencatat ada 50 koruptor yang tengah mengajukan PK.

"Artinya PK ini dianggap pintu 'kemurahan' yang kemudian digunakan untuk menurunkan sanksi pidana," ujarnya.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, Ghufron menyampaikan pimpinan KPK bakal menemui MA untuk membicarakan pemotongan hukuman para koruptor. Dia mengatakan, upaya tersebut bertujuan agar PK tak disalahgunakan.

"Supaya marwah lembaga PK yang untuk mengoreksi atas putusan yang sudah inkrah, yang harapannya untuk menjunjung tinggi keadilan baik bagi tersangka, maupun bagi masyarakat luas itu tidak digunakan atau tidak disalahgunakan untuk kepentingan mencari pemotongan putusan," ucapnya.

Belum lama ini MA mengabulkan PK terpidana kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012, Anas Urbaningrum, dan mengurangi masa kurungannya.

Pada tingkat pertama, Anas dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, membayar uang pengganti Rp57,59 miliar dan US$5,26 juta. Tak terima, Anas melakukan banding dan mendapat keringanan hukuman menjadi 7 tahun bui.

Sponsored

Kendati demikian, KPK melayangkan kasasi dan dikabulkan MA. Anas kemudian diperberat hukumannya menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan bui. Juga wajib membayar uang pengganti Rp57,59 miliar subsider 4 tahun kurungan.

Hukuman Anas juga diperberat dengan putusan pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Namun, bekas Ketua Umum Partai Demokrat ini mengajukan PK setelah Hakim Agung MA Artidjo Alkostar, yang dikenal "galak" kepada koruptor, pensiun pada 22 Mei 2018. Hasilnya, kini hukumannya dipotong dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun bui.

Berita Lainnya