Kabar 59 negara menutup pintu bagi WNI dinilai coreng citra RI

Kabar tidak diperbolehkannya WNI masuk ke 59 negara berpotensi mencoreng citra Indonesia dan berdampak pada harkat dan martabat Indonesia.

"Adanya kabar 59 negara yang menutup pintu bagi WNI, berpotensi berdampak negatif terhadap citra, harkat dan martabat Indonesia di pentas peradapan internasional," kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha, kepada wartawan, Rabu (9/9).

Bahkan, Tamliha menilai hal itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, terkhusus nilai tukar rupiah.

"Sungguh ini bisa berdampak pada sektor ekonomi. Terutama bantuan dari luar negeri dan berpengaruh terhadap bursa saham dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing," katanya.

Situasi itu ditenggarai akibat pertumbuhan kasus konfirmasi Covid-19 yang tidak melandai di Tanah Air. Dia menilai lonjakan kasus belakangan ini disebabkan oleh faktor tahapan Pilkada Serentak 2020.

"Saya berharap Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada yang bisa saja kita anggap sebagai ‘biang kerok’ peningkatan signifikan pandemi Covid-19 di Indonesia," ungkap Tamliha.

Dia menyarankan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara menunjuk pelaksana tugas, dibanding dengan harus menggelar proses pilkada. Hal itu ditujukan agar semua pihak dapat fokus menangani Covid-19.

"Patut diingat, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran bisa menjadi baik jika muaranya (penanganan pandemi Covid-19) berjalan secara benar dan terkendali," ucapnya.

"Menunjuk pelaksana tugas kepala daerah bukanlah barang yang haram, sebab undang-undang telah membolehkannya," tutup Tamliha.

Diketahui, sejumlah negara dikabarkan menutup kunjungan bagi WNI, misalkan saja Malaysia, Hungaria, Uni Emirat Arab, hingga Afrika Selatan