67% publik puas terhadap kinerja Jokowi

Di tengah kontroversi UU KPK, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden masih tinggi. Berdasarkan survei nasional yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik terhadap presiden masih di angka 71%.

Angka itu hanya beda tipis dibandingkan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebesar 72%. 

"Di mata masyarakat, presiden dan KPK jauh lebih bisa dipercaya ketimbang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Jakarta, Minggu (6/10). 

Survei LSI menunjukkan, kepercayaan publik terhadap DPR hanya sebesar 40%. 

Namun, tingkat kepercayaan publik itu bisa turun. Menurut Djayadi, publik umumnya berada di belakang presiden bila rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi terlaksana. "Bila sebaliknya, maka presiden bisa dianggap meninggalkan kehendak rakyat," tutur dia. 

Sementara itu, mayoritas responden atau sektiar 67% mengaku puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam lima tahun terakhir. Sekira 23,8% mengaku kurang puas dan 4,5% tidak puas sama sekali. 

Dukung demo mahasiswa 

Hasil survei itu juga menunjukkan kalau sebagian besar masyarakat yang mengetahui peristiwa demo mahasiswa menentang UU KPK, menyatakan mendukung aksi tersebut. Tercatat, sejumlah 60,7% mendukung demo mahasiswa, sedangkan yang menolak hanya 5,9%. 

Publik juga meyakini kalau demo itu tak ditunggangi kelompok tertentu. Sekitar 46,8% responden menjawab ada dua kelompok berbeda dalam aksi demonstransi. 

"Yakni, yang dimotori mahasiswa dan kelompok yang  anti Presiden Jokowi. Keduanya tidak sama alias terpisah," ujar Djayadi. 

Lainnya, sebanyak 16,4% responden menyatakan setuju jika demonstrasi mahasiswa digerakkan oleh orang yang anti terhadap Presiden Jokowi. Sekitar 11,8% responden lainnya menjawab demonstransi mahasiswa sepenuhnya ditumpangi oleh orang yang anti Presiden Jokowi.

Saat diurai lebih dalam, terkait gerakan aksi demonstrasi yang ditujukan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden, Djayadi mengatakan, mayoritas responden tidak setuju. 

"Ada sekitar 35% responden yang menyatakan setuju jika aksi kemarin dikatakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, ada 43,9% menyatakan tidak setuju jika dikatakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden," ujarnya

Perlu ketahui, survei ini dilakukan dengan metode wawancara menggunakan telepon pada 4-5 Oktober 2019. Responden dalam survei ini diambil secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya di bulan Desember 2018 - September 2019 yang jumlahnya 23.760 orang, kemudian terpilih 1.010 orang. Survei ini memiliki tingkat margin of error sekitar 3,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.