7 fraksi di DPRD DKI tolak interpelasi PDIP-PSI kepada Anies Baswedan

Tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta, menolak hak interpelasi terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digulirkan PDIP dan PSI. Sebab, dinilai tidak ada manfaatnya untuk warga ibu kota. Usulan hak interpelasi ini ditandatangani 33 anggota dewan yang berasal 25 dari PDIP dan delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI. 

Sebanyak tujuh fraksi yang menolak yaitu, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. Artinya, 73 anggota dewan di Kebon Sirih menolak usulan PDIP dan PSI.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi menilai, hak interpelasi yang digulirkan oleh PDIP dan PSI tidak perlu diikuti.  DPRD DKI sebaiknya fokus saja terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Lalu, pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait.

"Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI,” ujar Desi di Jakarta, Jumat (27/8). 

Senada, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz menilai, masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi. Sebab, interpelasi merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, dan hasil dari interpelasi itu memiliki konsekuensi hukum.

"Kami menggunakan cara-cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force, yah memaksa bahwa ini harus memberikan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani menganggap, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui. Setelah masuk ke meja pimpinan, harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi. 

"Kemarin, Kamis (26/8) agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tetapi, kami tetap menghormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," ujarnya. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco menyatakan, pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E. "Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis," Basri Baco.

"Rakyat perlu perbaikan ekonomi, rakyat Jakarta perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interpelasi," kata Basri Baco

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas menilai, usulan interpelasi terhadap Anies yang digulirkan oleh PDIP dan PSI dianggap tak rasional. Sebab, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) masih berpotensi terjadi kerugian daerah.

Menurutnya, jika ini tidak berjalan baru ada kerugian daerah. Artinya, balap mobil Formula E ini harus berjalan agar tak ada kerugian daerah. "Apa yang mau di interpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi, interpelasi ini tidak jelas. Kami menolak," tutur Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI itu.

Hal positif gelaran Formula E ini, kata dia, akan menggerakan roda perekonomian Jakarta setelah dihantam pandemi Covid-19. Sebab, akan banyak turis mancanegara maupun lokal yang akan datang ke Jakarta.

"Efeknya, pendapatan asli daerah (PAD) naik. Karena diperkirakan 30.000-50.000 wisatawan datang ke Jakarta. Kan, sudah zona hijau. Mudah-mudahan kasus Covid terus menurun. Makanya, apa yang diinterpelasi, bingung saya," ucapnya.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter mengaku, tidak setuju terhadap pengguliran interpelasi Formula E Anies. Dia bahkan menyebut koleganya di Kebon Sirih terkesan buru-buru menempuh langkah interpelasi. Di sisi lain, justru penyelenggaraan Formula E yang merupakan even internasional akan membuat Jakarta menjadi sorotan dunia. 

"Sekaligus, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia mampu keluar dari wabah Pandemi Covid-19, Jakarta bisa menunjukan mampu mengatasi Covid," tuturnya.