74 tahun Polri, IPW dorong audit komprehensif

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut transparansi pengelolaan anggaran Polri masih jauh dari kata baik. Untuk itu, melalui momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polri, transparansi anggaran ke depannya diharapkan dapat dievaluasi dan diperbaiki.

Ketua Presidium IPW Neta S. Pane menyebut, sejumlah anggaran seperti belanja alutsista, pembangunan sistem jaringan komunikasi (Jarkom), alat komunikasi (Alkom), roadmap organisasi, dan sarana prasarana tidak pernah dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi.

"Polri tidak pernah melakukan audit komprehensif terhadap organisasi, sarana prasarana, Alkom Jarkom, dan alutsista. Semua itu harus dilakukan agar diketahui secara persis, sudah di titik mana capaian Polri," tutur Neta dalam rilis resminya, Selasa (30/6).

Padahal, sambung Neta, setiap tahunnya Polri terus menambahkan anggaran. Penambahan anggaran itu pun dianggap karena kebutuhan Polri selalu mengalami kekurangan.

Untuk itu, jelas Neta, Polri harus memberantas mafia proyek yang ada di dalam tubuh organisasinya. "Berantas mafia proyek dengan mengedepankan Propam, Irwasum dan bantuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai pengawas," ucap Neta.

Ia juga menyoroti sistem organisasi Polri yang membuat kepemimpinan Jenderal Idham Azis dianggap gagal. Pemberian status kenaikan sejumlah polda dari B menjadi A dianggap Neta tanpa landasan.

"Selain itu, Polri harus merampingkan anggotanya karena terjadi ledakan jumlah jenderal, kombes dan AKBP. Kalau perlu, moratorium selama tiga tahun penerimaan Akpol," pungkas Neta.