9 provinsi dinyatakan rawan dalam pelaksanaan pilkada

Polri telah melakukan pemetaan kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dalam pemetaan tersebut, terdapat sembilan provinsi yang terbilang rawan. 

Kapolri Jenderal Idham Azis merinci daerah tersebut adalah, Sulawesi Tengah dengan nilai kerawanan 55,72%, Sulawesi Utara 38,09%, Kalimantan Selatan 37,12%, Kepulauan Riau 34,58%, Sumatera Barat 27,57%, Bengkulu 25,06%, Kalimantan Utara 22,14%, Jambi 21,81%, dan Kalimantan Tengah 10,44%.

"Itu berdasarkan pemetaan hingga Oktober 2019," kata Idham dalam paparannya di Rapat Pimpinan Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Sementara berdasarkan kota, kerawanan terjadi di Tomohon Sulawesi Utara dengan tingkat kerawanan 38,09%, Bitung Sulawesi Utara 37,12%, dan Tangerang Selatan 34,58%. Dalam tiga kota tersebut, kerawanan yang paling tinggi berada pada dimensi peserta pilkada.

Lebih lanjut berdasarkan kabupaten, kerawanan paling tinggi di Nabire Papua 80,37%, Timor Tengah Utara NTT 79,85%, Kerom Papua 78,52%, Manggarai Barat NTT 75,57%, Sumba Barat NTT 72,08%, Tojo Una-Una Sulteng 70,00%, dan Musi Rawas Utara Sumsel 67,28%. Dalam kerawanan tingkat kabupaten, gangguan keamanan dan ketertiban menjadi yang paling diantisipasi.

Dari indeks kerawanan tersebut, Polri akan menjamin keamanan berlangsungnya Pilkada Serentak 2020. Polri juga akan terus memperbarui indeks kerawanan itu.

"Polri dan TNI akan menjamin keamanan penyelenggaraan pilkada serentak di 270 wilayah," ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan tujuh pesan kepada jajaran TNI dan Polri menjelang pelaksanaan pilkada serentak di 170 daerah dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.

Panglima TNI menyampaikan hal itu saat membuka Rapim TNI-Polri yang bertema "Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergisitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak tahun 2020 Serta Mengawal Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju", di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

Tujuh pesan kepada anggota TNI-Polri agar selalu dipegang saat menjalankan tugas. Pertama, terkait pedoman "proper, planning, pissful, prevent, performance" (P5) yang harus selalu dijalankan.

"Kedua, tingkatkan kesiapsiagaan, komando kewilayahan, terus berkoordinasi agar TNI-Polri bersinergi mengamankan Pilkada Serentak 2020," kata Panglima TNI.

Dalam kesempatan itu, Hadi mengingatkan tentang kerawanan pemilu karena selama ini kerap muncul politik identitas, berita-berita di sosial media yang bisa memicu kerusuhan, serta titik-titik rawan konflik yang harus diantisipasi dengan baik.

"Saya ingatkan kepada pimpinan setiap wilayah mampu memberikan penilaian situasi secara maksimal," kata mantan Irjen Kemhan ini.

Panglima TNI juga mengingatkan agar anggota TNI dan Polri menurunkan ego sektoral antarinstansi.

"Kelima, tingkatkan kepekaan dan kepedulian," ujarnya.

Selain itu, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) itu, meminta agar TNI-Polri selama bertugas tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Terakhir, seluruh prajurit harus menunjukkan netralitasnya, dan tidak berpolitik praktis," tuturnya. (Ant)