Ada apa dengan layanan BUMN kita?

Korupsi PLN 

Buntut dari pemadaman listrik PLN, sejumlah kasus korupsi yang terjadi kembali menjadi sorotan.  

Peneliti AURIGA Nusantara Hendrik Siregar mengatakan, pemadaman listrik harus menjadi momen untuk perbaikan PLN khususnya berasal dari manajemen. Evaluasi wajib dilakukan di seluruh SDM yang bekerja di PLN. 

Hendrik bilang, perbaikan SDM PLN penting dilakukan berkaca pada empat Direktur Utama (Dirut) PLN sebelumnya yang tersandung kasus korupsi. 

Contohnya, Dirut PLN dua periode tahun 2001-2008 yakni Eddie Widiono yang terbukti melakukan korupsi proyek outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2007. 

Selanjutnya, Dirut PLN periode 2009-2011 Dahlan Iskan yang diduga melakukan korupsi terkait penyalahgunaan 31 gardu induk. Kemudian, Dirut PLN periode 2011-2014 Nur Pamudji juga terlibat korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD).

Terakhir, Dirut PLN Sofyan Basir 2014-2019 menjadi terdakwa kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1 di KPK.

Berkaca pada kasus korupsi tersebut, maka evaluasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan SDM PLN perlu dilakukan. Hendrik menduga ada efek mengekor dari kasus korupsi yang menjerat mantan Dirut PLN.  

"Efek dari kasus korupsi yang menjerat eks Dirut PLN bisa saja karena teknologi yang dimiliki PLN menjadi tidak sesuai," terang Eddie. 

Maka, pemadaman yang terjadi pada 4 Agustus 2019 disimpulkan Eddie karena teknologi yang tidak sesuai. Jadi bukan persoalan sekedar pohon sengon seperti yang diberitakan belakangan ini.

Analis energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Erlika Hamdi mengimbau agar segera melakukan audit secara sistem. Apabila PLN selama ini hanya diaudit keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka ada baiknya perlu dilakukan dapat diperluas. 

Ini untuk memastikan apakah semua teknologi untuk pembangkit, transmisi, distribusi, dan kontrol sistem sudah maju. Sehingga audit yang dilakukan tidak hanya pada keuangan. 

Masyarakat dinilai perlu melihat apakah PLN sudah mengikuti perubahan tersebut atau tidak mulai dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sudah sesuai atau belum. Kemudian, apakah pengadaannya sudah sesuai dengan perencanaannya?

Kemudian, kontrak yang ditandatangani PLN hingga operasi perawatan telah sesuai dengan SOP. Maka, semua itu perlu dikawal bersama-sama oleh masyarakat.