sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ahli hukum bantah gugatan Imam Nahrawi di Praperadilan

Pengangkatan pejabat publik berdasarkan keputusan presiden (Keppres), maka proses penghentiannya pun harus melalui landasan hukum yang sama.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 07 Nov 2019 15:39 WIB
Ahli hukum bantah gugatan Imam Nahrawi di Praperadilan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Ari Setiawan, menilai dalam peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah penyerahan mandat, sebagaimana yang pernah dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden RI.

Pernyataan itu disampaikan Ari menjawab salah satu dalil gugatan praperadilan yang diajukan bekas Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi yang tidak terima dengan penetapan tersangkanya oleh KPK atas kasus pemberian dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Sepanjang sepengetahuan ahli mengenai hal itu, harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi," kata Ari saat bersaksi dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

Menurut Ari, jika pengangkatan pejabat publik berdasarkan keputusan presiden (Keppres), maka proses penghentiannya pun harus melalui landasan hukum yang sama. Karena itu, ketika seorang pejabat mengajukan pengunduran diri, maupun menyerahkan tanggung jawab, hanya dapat dinyatakan sah ketika ada Keppres.

"Maka itulah kalau ada (penyerahan mandat) seperti itu, harus menunggu jawaban keputusan dari presiden. Kalau keputusan presiden belum turun, dianggap kewenangan masih melekat pada pejabat tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Imam Nahrawi melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan lantaran dirinya tak terima ditetapkan sebagai tersangka. Dia menganggap, penetapan tersangka terhadap dirinya cacat administrasi karena tiga pimpinan KPK sudah menyatakan menyerahkan mandat ke Presiden Joko Widodo pada 13 September 2019. 

Pada perkaranya, Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum. KPK menduga kuat, mantan politikus PKB itu telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp26,5 miliar. Uang itu diterima Imam melalui Miftahul Ulum.

KPK mengidentifikasi, penerimaan itu berasal dari pencairan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018. Kemudian, sebagian uang lainnya diduga diterima Imam saat menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan terkait jabatan Imam lainnya di Kemenpora.

Sponsored
Berita Lainnya