AHY sebut pemerintah bisa tunda proyek infrastruktur

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dalam masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pada mulanya dikatakan, AHY mendatangi beberapa elemen masyarakat. Mereka, ujar AHY, menyampaikan tidak ingin setiap rupiah dari keringat rakyat melalui pajak digunakan secara tidak tepat untuk sesuatu yang belum sangat dibutuhkan, sementara ada kebutuhan rakyat lain lebih mendesak.

"Yang rakyat maksud sesuatu yang belum sangat dibutuhkan adalah proyek infrastruktur yang sangat ambisius," kata AHY saat menyampaikan pidato dalam Rapimnas Demokrat di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (16/9).

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur memang penting dan manfaatnya mulai dapat dirasakan. Namun, AHY menilai, pembangunan infrastruktur dapat ditunda atau dijadwalkan ulang.

"Namun ketika keuangan negara sangat berat, ditambah beban hutang yang tinggi, maka perlu dilakukan penjadwalan kembali atau dilakukan penundaan," ujarnya.

Salah satu mega proyek infrastruktur yang disinggung AHY yakni pembangunan ibu kota negara (IKN). Disampaikan AHY, pihaknya setuju untuk pembangunan pusat pemerintahan yang baru, mengingat kondisi kota Jakarta sudah tidak ideal lagi.

Kendati demikian, menurut AHY, pembangunan IKN harus dikonsepkan, direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Termasuk perencanaan dengan menyesuaikan kondisi keuangan di Indonesia.

"Pemerintah harus memikirkan timing dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan timingnya dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara," ujar AHY.

Kemudian, AHY menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dinilai mengalami pembengkakan nilai proyek dari skema penghitungan awal. Ia juga menyinggung adanya penyertaan modal negara pada proyek ini.

"Belakangan ini telah diputuskan adanya alokasi penyertaan modal negara dari APBN, triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji tidak mengambil satu sen pun dari APBN," ucap dia.

Menurutnya, pemerintah perlu perencanaan matang dalam pembangunan mega proyek infrastruktur. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan proyek tidak mudah berubah di tengah jalan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri.

AHY menekankan agar Indonesia tidak terus-menerus menambah utangnya. Menurutnya, mega proyek yang didanai dari utang justru akan menambah beban keuangan negara. Terlebih, saat ini seluruh dunia tengah menghadapi krisis dan tekanan ekonomi.

"Menunda pembangunan proyek nasional strategis bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek seperti itu dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat," tuturnya.