sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Alasan hakim tolak praperadilan Imam Nahrawi

Hakim Tunggal Elfian menyatakan penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 12 Nov 2019 12:05 WIB
Alasan hakim tolak praperadilan Imam Nahrawi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 25773
Dirawat 17185
Meninggal 1573
Sembuh 7015

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan gugatan praperadilan bekas Menteri Pemuda dan Olahrag, Imam Nahrawi. Diketahui, Imam Nahrawi merupakan tersangka kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada Komite Olahraga Nasional Indonesia 2018.

Hakim Tunggal Elfian menyatakan penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah. Hal itu berdasarkan terbitnya surat perintah penyidikan (Sprindik) tertanggal 28 Agustus 2018. Hakim Elfian menganggap KPK telah memenuhi syarat untuk meningkatkan status perkara Imam Nahrawi.

"Dengan demikian, sejak ditetapkan sebagai tersangka, termohon telah mempunyai bukti yang cukup. Bukti surat dan keterangan saksi. Mengenai bukti lemah atau tidaknya, itu kewenangan hakim yang menangani pokok perkaranya," ujar Elfian saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11).

Selanjutnya, Elfian menuturkan permohonan Imam Nahrawi yang mempersoalkan penahanan dirinya tak sah lantaran pimpinan KPK telah menyerahkan mandat tidak berdasar. Menurut Elfian, pimpinan KPK masih aktif bertugas karena secara yuridis Presiden Joko Widodo belum mengajukan pengganti. Secara de facto, pimpinan KPKmsih dapat menjalankan tugasnya.

“Oleh karenya yang dilakukan termohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang KPK. Dengan demikian, surat perintah penahanan adalah sah,” ujar Elfian.

Terakhir, Elfian juga menolak permohonan mantan politikus PKB itu yang mempersoalkan penetapan tersangka lantaran pimpinan KPK telah menyerahkan mandat ke Presiden Joko Widodi pada 13 September 2019. Dalam pertimbangannya, Elfian menganggap pemberlakukan perubahan UU KPK terjadi pada 17 Oktober 2019.

"Oleh karena UU baru maka segala tindakan termohon berdasarkan UU KPK Nomor 30 tahun 2002 adalah tetap sah. Setelah mencermati bukti-bukti termohon dilakukan di bawah 17 Oktober, semasa belum berlakunya UU baru, maka tindakan tersebut adalah sah," ujar Elfian.

Karena seluruh permohonan gugatan praperadilan Imam Nahrawi ditolak seluruhnya, maka proses penaganan perkara dapat berlanjut dan terus bergulir hingga proses penuntutan.

Sponsored

"Mengadili, menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima. Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar Elfian.

Dalam perkaranya, Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum. KPK menduga kuat mantan politikus PKB itu telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp26,5 miliar. Uang itu diterima Imam melalui Ulum.

KPK mengidentifikasi, penerimaan itu berasal dari pencairan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018. Kemudian, sebagian uang lainnya diduga diterima Imam saat menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan terkait jabatan Imam lainnya di Kemenpora.

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Jumat, 29 Mei 2020 16:49 WIB
Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Kamis, 28 Mei 2020 17:45 WIB
Berita Lainnya