logo alinea.id logo alinea.id

Amnesty International: Saatnya HAM jadi isu utama

Kesempatan itu tidak boleh dilewatkan oleh pemerintah maupun parlemen.

Armidis
Armidis Senin, 15 Apr 2019 17:22 WIB
Amnesty International: Saatnya HAM jadi isu utama

Amnesty International Indonesia merekomendasikan sembilan agenda pokok soal Hak Asasi Manusia (HAM). Amnesty International kepada kedua pasangan calon presiden memiliki sikap terkait agenda yang direkomendasikan tersebut.

Peneliti Amnesty, Papang dalam paparannya, berharap pemerintah maupun legislatif mempunyai perspektif HAM dalam menjalankan pemerintahan. Kesempatan itu tidak boleh dilewatkan oleh pemerintah maupun parlemen.

"Pemerintah dan parlemen terpilih berikutnya memiliki kesempatan untuk mengubah Indonesia menjadi pionir dalam isu HAM di kawasan Asia Tenggara," kata Papang Hidayat saat menyampaikan laporan Amnesty, Jakarta, Senin (15/4).

Sembilan agenda tersebut, adalah soal perindungan hak atas kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan beragama  dan berkepercayaan; pertanggungjawaban HAM masa lalu dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan; hak-hak perempuan dan anak perempuan; penegakan HAM di Papua; perlindungan dan kepastian pertanggungjawban atas pelanggaran HAM oleh perusahaan-perusahaan di sektor minyak kelapa sawit; penghapusan hukuman mati; serta perlindungan hak-hak individu minoritas seksual.

Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Maman Imanulhaq menjelaskan, selama kepemimpinan Joko Widodo, perspektif HAM menjadi basis kebijakan pemerintah.

Kendati begitu, dia mengakui, masih ada kelemahan soal HAM dalam pemerintahan sekarang, lantaran perspektif HAM pemerintah tidak hanya pemenuhan sipil politik tetapi juga hak ekonomi.

Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur di Papua. Merupakan upaya pemerintah lewat jalur ekonomi sekaligus menyelesaikan persoalan dasar dari masalah HAM.

"Harapannya bagaimana memenuhi hak-hak orang Papua, dengan SDA yang besar sehingga persoalan yang berkaitan dengan problem HAM bisa diselesaikan," kata Maman.

Sponsored

Sementara itu, Ferry Mursyidan Baldan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengungkapkan, perlu ada perubahan mindset terhadap HAM. "Tindakan kita, belum seirama dengan nilai-nilai HAM," kata Ferry.

Selain soal penguatan regulasi, perlu ada kesetiaan tindakan dengan nilai yang termaktub dalam HAM. Jangan sampai isu HAM hanya menjadi komuditas politik yang ramai diperbincangkan menjelang pemilu.

"Mindset tentang HAM ini belum selesai. Sehingga seluruh isu HAM hanya menjadi isu seksi menjelang pemilihan. Orang tidak terikat dengan nilai-nilai HAM itu," ujar dia.