Anggaran jalur sepeda naik puluhan miliar, Anies dinilai tak paham prioritas

Lonjakan anggaran untuk jalur sepeda yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dari 4,5 miliar menjadi 73,8 miliar, dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya, diminta memikirkan skala prioritas dalam menyusun anggaran atau program yang akan dikerjakan. 

"Pemprov DKI harus jeli melihat mana yang menjadi skala prioritas," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10).

Menurutnya, anggaran puluhan miliar tersebut akan lebih baik jika diperuntukkan bagi program-program prorakyat, yang dapat menambah kesejahteraan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi warga Ibu Kota.

Anggaran tersebut juga dapat dialokasikan untuk dinas-dinas yang lebih tepat sasaran dan menjadi prioritas utama. Hal ini dinilai penting, agar subsidi yang diberikan Pemprov DKI tepat sasaran.

"Sekarang ini kan ada subsidi yang diperuntukan untuk orang miskin, dan kartu Jakarta lansia, kartu Jakarta sehat," ucapnya.

Gembong juga mempertanyakan perubahan nilai anggaran untuk jalur sepeda pada KUA-PPAS Pemprov DKI, yang dilakukan secara tiba-tiba. Menurutnya, hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang dilakukan Pemprov DKI dilakukan secara lemah dan tanpa pertimbangan matang. 

"Perencanaan yang lemah mengakibatkan lonjakan anggaran yang tidak jelas juntrungannya, contohnya dari Rp4 miliar naik menjadi Rp73 miliar inikan soal perencanaan. Kalau perencanaanya baik, ada kajian yang baik, enggak mungkin sampai itu terjadi," kata Gembong.