sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Anggota Komisi IX DPR ini minta PPKM dievaluasi, bukan gonta-ganti istilah

Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 23 Jul 2021 13:00 WIB
Anggota Komisi IX DPR ini minta PPKM dievaluasi, bukan gonta-ganti istilah

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli. Menurut Netty, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya gonta-ganti istilah.  

Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli, guna menekan lonjakan kasus Covid-19. Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4. Kemudian perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya diatur dalam Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.

"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (23/7).

Netty menjelaskan, berdasarkan data, testing yang dilakukan pemerintah turun drastis hingga 68% dalam tiga hari terakhir. Sementara angka positivity rate meningkat hingga 30% dalam sepekan terakhir.

"Klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah," ujar Netty.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemerintah harus memiliki  indikator kuantitatif  dalam mengukur keberhasilan PPKM. "Misalnya, berapa rerata tingkat BOR (bed occupancy rate) yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," ungkap Netty.

Data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," kata legislator asal Jawa Barat ini.

Sponsored

Menurut Netty, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM  juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.

"Pemerintah harus menjelaskan, bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi lima juta dosis per hari. Apakah target sebelumnya yang dua juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas," katanya.

Netty juga mempertanyakan terkait intensif nakes dan klaim rumah sakit. Pasalnya, baru- baru ini terdengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada membuat meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah.

"Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi manajemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh," ujar dia.

Netty juga meminta pemerintah agar tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa PPKM. 

 

Berita Lainnya