Pemprov DKI prediksi angka arus balik mudik ke Jakarta mencapai 50.000 orang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum melakukan tindakan apapun terhadap warga luar kota yang ingin menetap di ibu kota. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, operasi yutisi telah dihapuskan sejak Gubernur Anies Baswedan menjabat.

“Kami tidak boleh diskriminatif bagi warga yang datang ke Jakarta. Kami membolehkan semua datang ke Jakarta. Asal mereka punya syarat lengkap untuk menjadi penduduk Jakarta” ujar Budi, dalam keterangannya yang dipantau secara online, Rabu (11/5).

Pemprov DKI sendiri telah memprediksi arus balik mudik pasca-Lebaran di 2022 akan lebih padat dari tahun sebelumnya. Di mana pada 2021 angka arus balik mudik berada di angka 17.000. Sebelum pandemi atau Covid-19, 2019 angka arus balik mudik adalah 35.000-40.000. Dan Pemprov DKI memprediksi angka arus balik mudik pada tahun ini sekitar 20.000-50.000.

Dikategorikan oleh Pemprov DKI Jakarta ada dua jenis pendatang yaitu adalah pendatang nonpermanen dan pendatang permanen. Budi Awaluddin mengimbau warga pendatang harus memiliki tujuan dan tempat tinggal sehingga tidak terlantar, dan warga dari luar kota diminta mengurus surat kependudukan nonpermanen. 

Warga dari luar kota yang hendak mengurus surat kependudukan nonpermanen, hanya perlu membawa KTP dan kartu keluarga dari daerah asal serta membawa surat pengantar dari RT tempat mereka tinggal di Jakarta.
Kemudian, surat penjamin dari daerah tinggal.Penduduk nonpermanen ini tak perlu mengubah KTP, tetapi tetap perlu mendapatkan surat keterangan.