logo alinea.id logo alinea.id

Anies Baswedan ajukan APBD 2020 Rp95,9 triliun

APBD DKI Jakarta tahun 2020 diajukan naik 7,6% menjadi Rp95,9 triliun dengan surplus Rp3,02 triliun.

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Kamis, 15 Agst 2019 20:39 WIB
Anies Baswedan ajukan APBD 2020 Rp95,9 triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 senilai Rp95,9 triliun. 

Angka tersebut meningkat 7,6% atau senilai Rp6,9 triliun dari APBD tahun ini senilai Rp89,08 triliun. Pemprov DKI juga memproyeksi total pendapatan pada 2020 naik menjadi Rp87,22 triliun dibandingkan tahun ini senilai Rp74,77 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kenaikan APBD ini sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Proyeksi anggaran kita itu bukan ditentukan 'sekarang saya mau tahun depan berapa', tidak. Sesungguhnya sudah diatur di RPJMD. Proyeksi pada 2018 berapa, 2020 berapa, 2021 berapa," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Kamis (15/8).

Anies menegaskan bahwa dirinya menentukan APBD DKI Jakarta sesuai dengan RPJMD, bukan atas kehendaknya.

"Jadi target-target itu mencerminkan target pembangunan yang direncanakan dilaksanakan pada 2019. Nah, untuk melakukan pembangunan itu diperlukan anggaran sebesar XY," kata dia.

Adapun untuk anggaran belanja langsung naik Rp455 miliar. Angka itu naik dari Rp46,39 triliun pada 2019 menjadi Rp46,84 triliun pada 2020.

Mengutip rancangan KUA-PPAS APBD 2020, kenaikan pada anggaran belanja langsung disebabkan karena ada sembilan prioritas yang diusulkan.

Sponsored

Mulai dari rehab total gedung sekolah, penatalaksanaan jaminan kesehatan, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS, dan pengadaan tanah Bina Marga.

Kemudian, pengadaan tanah Sumber Daya Air, peningkatatan kesejahteraan tenaga kependidikan non PNS, pembangunan jalan dan trotoar beserta kelengkapannya (Complete Street), serta pengadaan lahan untuk pembangunan MRT Fase 2.

Nantinya, semua anggaran tersebut akan dimasukkan dalam anggaran belanja langsung masing-masing komisi.

Untuk Komisi A Bidang Pemerintahan senilai Rp5,52 triliun, Komisi B Bidang Perekonomian senilai Rp4,11 triliun, Komisi C Bidang Keuangan senilai Rp699 miliar, Komisi D Bidang Pembangunan senilai Rp17,79 triliun, dan Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat senilai Rp18,7 triliun.

Sementara itu, untuk anggaran belanja tidak langsung naik sebesar Rp2,84 triliun dari Rp34,5 triliun pada 2019 menjadi Rp37,35 triliun pada 2020. 

Pada rancangan APBD 2020, Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan dapat membidik surplus Rp3,02 triliun. 

"Itu karena begini, salah satu hal yang mau kami genjot adalah soal pendapatan pajak. Kami sekarang menggunakan teknologi, nanti teman-teman kalau lihat aplikasinya sudah dikeluarkan, maka transaksi pembayaran sesuatu di Jakarta, langsung juga bayar pajaknya. Itu yang sedang dikembangkan," kata Anies.

Adapun dengan aplikasi tersebut, Anies optimistis pendapatan dari pajak dan retribusi akan bisa meningkat pada 2020.