Anies Baswedan dinilai paling responsif atasi Covid-19

Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai sebagai kepala daerah paling responsif mengatasi Covid-19. Berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO), orang nomor satu di Jakarta itu mendapat penilaian publik sebanyak 62,6% dari 1.350 responden.

"Mayoritas publik menilai, Anies paling responsif dalam menangani pandemik," jelas Direktur IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam diskusi 'Menanti Perombakan Kabinet' pada Sabtu (4/7).

Posisi kedua diduduki Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dengan perolehan 60,1%, lalu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan 54,3%.

"Formasi ini menggeser Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil yang hanya memperoleh 53%, dari yang biasanya selalu bersanding dengan Anies dan Ganjar," sebut Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah selama pandemi Covid-19 hanya 58,6%. Jika dibagi dalam klaster pemerintahan, maka kepuasan tertinggi ditujukan kepada pemerintah daerah (pemda).

"Pemda dianggap jauh lebih baik, mereka memperoleh tanggapan positif dari publik sebesar 41,9% dibandingkan dengan pemerintah pusat yang hanya 32,5%," ungkap dia.

Dedi menjelaskan, yang dianggap publik sebagai pemerintah pusat adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran menterinya. Sementara pemerintah daerah adalah para gubernur.

Pada jajaran pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dianggap sebagai menteri paling responsif. Menurut Dedi, hal ini salah satunya berkat keputusan untuk menunda pilkada dari yang seharusnya berlangsung pada September 2020, menjadi Desember 2020.

"Kebijakan Tito terkait penundaan pilkada membuat dia menuai respons positif sebesar 34,5%," jelas Dedi. "Publik menilai langkahnya tepat dilakukan di tengah pandemik."

Secara berturut-turut, menteri lainnya yang mendapat respons positif terkait kinerja di masa pandemik adalah Menteri Pariwisata Wishnutama dengan 27%, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan 24,1%, Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan 21,4%, serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dengan 19,7%.

"Justru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang awalnya populer, gagal mempertahankan kepercayaan publik terkait kinerja. Keduanya memperoleh penilaian rendah yakni 15,7% untuk Prabowo dan 17,2% untuk Erick Thohir," sambung Dedi.

Seperti diketahui, survei dilakukan pada 8-25 Juni 2020. Survei tersebut melibatkan 1.350 responden dan digelar 30 provinsi. Adapun, metode yang dilakukan yaitu Wellbeing Purposive Sampling (WPS), yaitu model penentuan responden untuk mengukur indeks persepsi publik.