Anies dapat SP 2, Wagub DKI: Kami hormati kritik masyarakat

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menghormati sikap Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) yang melayangkan surat peringatan (SP) kedua. SP tersebut disampaikan agar Gubernur Anies Baswedan segera menyelesaikan 9 permasalahan publik.

"Kami menghormati pendapat, masukan, rekomendasi, usulan, bahkan kritik. Kami menghormati semua," kata Ariza, sapaannya, kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Rabu (24/8).

Ariza mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jakarta bersama-sama menyusun dan melaksanakan program-program dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pelaksanaan program tersebut, terangnya, juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Namun, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini mengklaim, pemprov terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Apalagi, jika yang disampaikan untuk kepentingan publik yang lebih luas. 

"Kalau masih ada masyarakat yang merasa kurang, merasa ada yang perlu ditingkatkan, tentu kami senang dan bersyukur atas setiap masukan dan kritik sejauh untuk kepentingan masyarakat banyak dan pembangunan Jakarta," tuturnya.

Lebih lanjut, Ariza menyebut, upaya mengatasi permasalahan publik yang ada di Jakarta membutuhkan waktu. Menurutnya, perlu dilihat dan didiskusikan kembali mana permasalahan yang sudah dan belum diselesaikan.

"Tidak bisa semua seperti membalikkan tangan. Semua tiba-tiba, [persoalan] macet selesai dalam 1 periode, tidak mungkin, ya. Banjir selesai dalam 1 periode, ya, tidak mungkin," terangnya.

Ditambahkan Ariza, Pemprov Jakarta setidaknya berhasil mengatasi salah satu permasalahan publik, yakni pengembangan transportasi publik. Menurutnya, hal ini akan terus dikembangkan agar dapat sejajar dengan kota-kota di negara lain.

"Kan, jelas ada peningkatan yang signifikan. Jadi, program-program itu terus kita tingkatkan bahkan kita sudah seperti kota-kota lainnya, sudah berpindah ke bus elektrik. Itu, kan, satu terobosan yang luar biasa," ucapnya.

Kopaja sebelumnya menyerahkan SP kedua kepada Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/8). SP tersebut terkait 9 permasalahan publik di ibu kota yang belum ditindaklanjuti secara maksimal.

SP kedua diajukan setelah sempat menyampaikan SP pertama pada 22 April 2022. Namun, Kopaja menilai, belum ada iktikad baik Pemprov Jakarta untuk menyelesaikan 9 permasalahan publik tersebut.

"Padahal, 9 permasalahan publik tersebut merupakan masalah yang sangat krusial dan sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan peningkatan standar kehidupan layak bagi warga DKI Jakarta," kata Jeanny Silvia, perwakilan Kopaja dari LBH Jakarta di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/8).

Adapun 9 permasalahan publik Jakarta yang mendesak untuk diselesaikan meliputi buruknya kualitas udara yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional (BMUAN), sulitnya akses air bersih akibat swastanisasi air, dan penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab.

Kemudian, ketidakseriusan pemprov dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di teluk Jakarta, serta hunian yang layak.

Lalu, penggusuran paksa yang masih menghantui warga Jakarta, belum maksimalnya penanganan Covid-19 dan dampak sosialnya, serta ketidakseriusan pemprov dalam melindungi penyandang disabilitas.

Jeanny menilai, Jakarta takkan pernah menjadi kota yang humanis jika ke-9 permasalahan publik yang berkaitan dengan permasalahan tiap-tiap warganya tidak diselesaikan pemerintahnya sendiri. Untuk itu, Anies didesak segera menyelesaikan dan mengawal seluruh prosesnya.

"Kami Kopaja mengingatkan dengan tegas dan menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk segera menjalankan seluruh rekomendasi dan segera menyelesaikan 9 permasalahan di DKI Jakarta pada sisa masa jabatannya. Kami akan terus mengawal proses penyelesaian 9 permasalahan ini," paparnya.