Anies diminta turun tangan atasi polemik pin emas DPRD

Pemberian pin untuk anggota DPRD DKI Jakarta mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta turun tangan mengatasi polemik pemberian pin emas untuk anggota DPRD. 

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai, anggaran pengadaan pin emas yang disematkan pada pakaian anggota DPRD DKI merupakan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jelas ini penghamburan uang rakyat. Pada awal periode jabatan, DPRD DKI sudah mulai dimanjakan oleh eksekutif dengan pin emas, dan sepertinya anggota dewan menikmatinya," kata Misbah kepada Alinea.id pada Rabu (21/8).

Meski ada beberapa anggota yang menolak, namun tetap saja hal tersebut justru dikhawatirkan akan mereduksi daya kritis anggota DPRD DKI yang seharusnya mengontrol penggunaan APBD DKI yang tidak perlu.

Menurutnya, pin tersebut tidak perlu terbuat dari emas. Pasalnya, kegunaan pin tersebut hanya sebagai tanda orang tersebut adalah anggota dewan.

"Tidak harus dari emas, ini berlebihan. Asal kualitas bahannya bagus untuk satu tahun, itu cukup. Tiap tahun kan akan ada pengadaan pin yang sama," kata Misbah.

Mengutip apbd.jakarta.go.id dalam Anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) 2019, anggaran pengadaan pin emas tersebut mencapai Rp1,3 miliar.

Rinciannya, ada dua jenis pin emas yang dianggarkan. Yakni emas seberat 5 gram untuk 132 orang dengan anggaran Rp552,7 juta dan emas seberat 7 gram untuk 133 orang, senilai Rp779,6 juta. Jenis emas yang dianggarkan yakni kualitas 22 karat dengan harga Rp761.300 per gram.

Misbah menyebut, Pemprov DKI perlu menggalakkan gerakan moral dari anggota dewan DKI untuk mengembalikan pin tersebut. 

"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu mengambil sikap agar hal ini tidak lagi dianggarkan pada APBD 2020," ujarnya.

Senada, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai anggaran pengadaan pin emas disematkan pada pakaian anggota DPRD DKI hanya membuang anggaran saja.

Menurutnya, keberadaan para anggota dewan tidak ditentukan dari aksesoris yang mereka kenakan. Namun, bagaimana mereka selaku wakil rakyat dapat menjadi saluran memperjuangkan aspirasi rakyatnya.

"Pilihan membuat pin dari emas, ya mungkin secara anggaran memadai, tapi tidak mendesak kan buat rakyat. Jadi, yang dibutuhkan rakyat adalah hasil kerja," katanya.