Anies dinilai terburu-buru boyong Formula E ke Jakarta

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlalu buru-buru memutuskan menjadi tuan rumah Formula E pada 2020 mendatang.

Menurutnya, Pemprov DKI harus memiliki izin terlebih dahulu dari The Fédération Internationale de l'Automobile/ Federasi Otomotif International (FIA) dan pemerintah pusat untuk menyelenggarakannya. 

"Apakah izin sudah keluar dari FIA? Kalau belum, artinya Pemprov DKI bayar uang pendaftaran untuk mengajukan sebagai penyelenggara," ujar Agus saat dihubungi reporter Alinea.id, Selasa (20/8).

Menurutnya, turnamen balap mobil dengan energi listrik tersebut merupakan kegiatan tahunan. Karena itu, penetapan arena balap setiap tahunnya sudah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Indonesia, Jakarta, harus mampu meminta izin dan menggeser kota pilihan sebelumnya. Kemudian, apakah Indonesia layak saat uji coba dilakukan? Sedangkan targetnya 2020," kata Agus.

Selain itu, dia juga mempertanyakan kesiapan Ibu Kota untuk menyelenggarakan turnamen tersebut. Selain sirkuit balap, Pemprov DKI harus menyiapkan area penonton untuk menikmati balapan tersebut. Pengamanan penyelenggaraan tersebut juga perlu dipikirkan secara serius, mengingat turnamen tersebut berskala internasional.

Jika digelar di Jalan Thamrin-Sudirman, penyelenggaraan Formula E akan menyebabkan kemacetan di wilayah tersebut. "Itu kan pusat kota, nanti jalanan di tutup. Bagaimana dengan Transjakarta ? Kan jalurnya juga ada di situ," kata dia.

Dengan demikian, ia memandang Jakarta perlu waktu lagi untuk mempersiapkan perizinan, sarana dan prasarananya.

"Mungkin lima tahun ke depan baru bisa jadi tuan rumah Formula E. Disiapkan dahulu semuanya," kata dia.

Untuk menjadi tuan rumah turnamen balap kelas dunia ini, Pemprov DKI harus membayar 20 juta poundsterling atau setara dengan Rp360 miliar kepada FIA selaku pihak penyelenggara. Dana itu merupakan commitment fee penyelenggaraan turnamen.

Agus tidak mempersoalkan besaran nilai yang harus dibayarkan. Ia menilai, apabila kegiatan ini terselenggara dengan baik maka akan menguntungkan perekonomian Jakarta dan sekitaranya. "Biaya mah gampang, kalau DPRD setuju, ya lakukan saja," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menargetkan Jakarta bisa menjadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E lima tahun berturut-turut.

"Saudi Arabia, mereka bisa 10 kali, setiap tahun. Di kita mungkin tidak akan 10 kali, paling 5 kali targetnya," kata Anies  di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8).

Menurutnya, hal ini akan menjadikan investasi yang dikucurkan Pemprov DKI memiliki manfaat dan keuntungan lebih. 

Sebagai informasi, Formula E adalah balapan mirip dengan Formula 1. Hanya saja, mesin yang digunakan di Formula E bertenaga listrik sehingga bebas emisi. Balapan juga digelar di sirkuit jalan raya.

Menurut Anies, sejak April 2019 persiapan pertemuan ini telah dilakukan. Pertemuan dibuat tanggal 13 Juli 2019, bersamaan dengan putaran final Seri 6 Formula E. 

Selain itu, tim dari Formula E pun telah datang secara khusus untuk melakukan uji lapangan di Jakarta pada 8-9 Juli lalu. 

"Karena Jakarta berkompetisi dengan kota-kota besar dunia lainnya, maka semua dikerjakan dengan rapi, teliti, tertib, dan tak banyak bicara. Jadwal dan rute perjalanan ditata dengan baik. Semua bahan telah disiapkan," kata Anies, Minggu (14/7).